PALU, CS – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mendorong hilirisasi komoditas cabai dan bawang merah untuk membuka peluang usaha, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Wakil Wali (Wawali) Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin mengatakan, pengembangan komoditas pangan tidak cukup berhenti pada produksi dan penjualan bahan mentah. Komoditas tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah yang dapat dikembangkan sebagai usaha berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Imelda saat membuka Pelatihan Hilirisasi Pangan Komoditas Cabai dan Bawang Merah serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Klaster Pangan di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Program Palu MAPAN.

Menurut Imelda, apabila pengembangan klaster pangan dilakukan secara konsisten, sektor tersebut tidak hanya dapat mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru yang berpotensi menyerap tenaga kerja.

“Saya semangat sekali, karena ketika ini berjalan dengan baik, bapak dan ibu akan membuka lapangan pekerjaan. Anak-anak muda yang belum tahu mau melakukan apa, bisa mendapatkan pekerjaan dari usaha yang bapak dan ibu kembangkan,” ujar Imelda.

Ia mengatakan, pengembangan usaha berbasis pangan membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan pada tahap produksi, tetapi juga mencakup pengemasan, pemasaran, hingga penentuan harga jual.

Imelda meminta perangkat daerah terkait memperkuat sinergi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam memahami dan menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP).

Menurutnya, perhitungan HPP penting agar pelaku usaha dapat menentukan harga jual berdasarkan seluruh biaya produksi, termasuk tenaga kerja, sehingga usaha dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

“Dinas terkait harus bergandengan dengan UMKM. Mereka juga harus tahu HPP mereka, perhitungannya seperti apa. Semuanya harus dihitung, termasuk tenaga kerja,” tegasnya.

Imelda juga mendorong agar produk hasil hilirisasi memiliki kualitas dan daya saing sehingga dapat masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk sektor usaha kuliner di Kota Palu.

“Saya berharap dari hasil pelatihan ini bapak dan ibu terus didampingi, termasuk terkait kemasan dan sebagainya. Produk-produk ini nantinya bisa kita masukkan ke kafe-kafe yang ada di Kota Palu dengan harga yang sudah diperhitungkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Yogyakarta, di mana produk pangan dikembangkan dengan mengedepankan bahan nonpestisida dan organik.

“Waktu saya ke Jogja, semua cabainya itu nonpestisida. Semua bahan-bahannya organik. Ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas,” katanya.

Imelda menegaskan pelatihan yang digelar TPID bersama Bank Indonesia tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan sehari. Peserta perlu mendapatkan pembinaan lanjutan agar mampu menjaga kualitas produk sekaligus mengembangkan usahanya.

“Tidak hanya habis di sini saja, tidak hanya terkait bagaimana membuatnya saja, tetapi juga harus ada pembinaan lebih lanjut, termasuk kemasan dan sebagainya,” ujarnya.

Melalui penguatan klaster pangan dan hilirisasi cabai serta bawang merah, Pemkot Palu berharap komoditas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi, pengembangan produk turunan diharapkan mampu memperkuat UMKM dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Palu. *