PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, bersama Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Rizal Irawan, membahas sejumlah persoalan strategis daerah, mulai dari penanganan narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), penertiban pertambangan, hingga rencana pemindahan aktivitas pelabuhan dari Pantoloan ke Donggala.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Kapolda Sulteng dengan Gubernur Anwar Hafid, di ruang kerja gubernur, Senin (19/10/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Anwar Hafid menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian diperlukan untuk menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang kuat dibutuhkan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar Hafid.
Salah satu isu yang dibahas adalah penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah provinsi menyatakan kesiapan mendukung langkah Polda Sulteng dalam memperkuat upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sulteng.
Selain itu, persoalan kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) turut menjadi perhatian. Pengawasan distribusi diperlukan untuk menindaklanjuti dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu. Penanganan persoalan tersebut diharapkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Di sektor pertambangan, kedua pihak membahas penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penggunaan alat berat secara masif menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Koordinasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Pembahasan lainnya berkaitan dengan rencana pemindahan aktivitas pelabuhan dari Pantoloan ke Donggala.
Dalam hal ini, Gubernur berharap dukungan Polda Sulteng untuk mengamankan akses menuju Pelabuhan Donggala serta membantu memfasilitasi komunikasi antara masyarakat Pantoloan dan masyarakat Kabupaten Donggala.
Komunikasi dan mediasi yang melibatkan Wali Kota Palu serta Bupati Donggala juga dinilai penting untuk mencegah munculnya keresahan sosial dan menjaga situasi tetap kondusif selama proses tersebut berlangsung.
“Sinergitas ini harus terus kita perkuat. Pemerintah dan kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik, mengedepankan dialog, serta menjaga agar masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi,” tegas Anwar Hafid.
Melalui audiensi tersebut, Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penegakan hukum, penanganan persoalan sosial, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulteng.*
