PALU, CS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meluruskan informasi terkait mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, dr. Syahriar, M.Kes., menegaskan bahwa anggapan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga mengurangi anggaran RSUD Undata perlu diluruskan.
Menurut Syahriar, terdapat perbedaan mekanisme antara pembiayaan iuran kepesertaan JKN oleh pemerintah daerah dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
Ia menjelaskan, Program Berani Sehat dijalankan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi ketentuan penjaminan tetap dibayarkan melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai regulasi, termasuk menggunakan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar, Selasa (11/17/2026).
Ia menyebutkan, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Syahriar menjelaskan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, dan kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Termasuk masyarakat peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN yang aktif sehingga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan ekonomi.
Lebih lanjut, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN justru memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.
Dengan demikian, klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Dinas Kesehatan, Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi alokasi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta JKN.
Terkait meningkatnya kunjungan pasien seiring pelaksanaan program tersebut, Dinas Kesehatan menilai kondisi itu merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, peningkatan jumlah kunjungan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas pelayanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar mutu pelayanan tetap terjaga.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng juga mengapresiasi perhatian media dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Namun, masyarakat dan media diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai Program Berani Sehat dengan mengacu pada mekanisme pembiayaan serta ketentuan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Melalui klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menegaskan bahwa Program Berani Sehat merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Program ini diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian pembiayaan melalui sistem JKN, tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata. *



