SULTENG, CS – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Pemerintah Provinsi Sulteng mengaktifkan Tim Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 Kg, untuk memastikan penyaluran bahan bakar bagi masyarakat berjalan lancar.
Tim melakukan monitoring ke sejumlah SPBU di Kota Palu, diantaranya SPBU Soekarno Hatta, SPBU Boyaoge dan SPBU Dewi Sartika, Juma’t 23 Desember 2022.
Koordinator tim Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakan Hukum Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ridwan N. Ali, SE menyampaikan bahwa kedatangan tim ke SPBU untuk mengecek jumlah ketersediaan BBM jelang nataru.
“Kehadiran kami untuk memastikan tidak ada kendala-kendala penjualan BBM ke masyarakat dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru,” ucap Ridwan, ke pengelola SPBU yang dikunjungi.
Dari hasil monitoring di tiga lokasi itu, tim menyimpulkan bahwa pengelola sudah melayani konsumen sesuai ketentuan pemerintah terkait pembelian BBM bersubsidi maupun non subsidi.
Misalnya untuk pembelian menggunakan jeregen baru dilayani operator jika konsumen dapat menunjukkan surat rekomendasi dari dinas terkait.
Dari hasil pengamatan pengelola SPBU Soekarno Hatta dan Dewi Sartika, masalah yang sering terjadi ialah antrian panjang kendaraan yang membeli bahan bakar Bio Solar.
Keterlambatan masuknya BBM jenis bio solar menurut pengelola merupakan sumber masalahnya.
Padahal pasokan Bio Solar untuk SPBU Soekarno Hatta dan SPBU Dewi Sartika terbilang mencukupi, masing-masing sebanyak 16 Kiloliter/hari dan 8 Kiloliter/hari sedangkan SPBU Boyaoge sudah tidak menjual Bio Solar.
Selanjutnya untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite pada ketiga SPBU bervariasi yakni SPBU Dewi Sartika 16 Kiloliter/hari, SPBU Boyaoge 24 Kiloliter/hari dan SPBU Soekarno Hatta 40 Kiloliter/hari.
Sementara BBM nonsubsidi jenis Pertamax dibatasi hanya 8 Kiloliter/minggu untuk SPBU Soekarno Hatta dan SPBU Boyaoge, dan untuk SPBU Dewi Sartika sebanyak 8 Kiloliter/bulan.
Khusus BBM jenis Pertamax Turbo hanya tersedia di SPBU Boyaoge dengan kuota 8 Kiloliter/bulan.
Atas permasalahan antrian panjang itu, koordinator tim menyarankan ke pengelola melakukan pengaturan jalur antrian dan pemberian papan petunjuk di area SPBU supaya antrian dapat terkelola dengan tertib.
Ia juga meminta supaya pembelian BBM menggunakan jeregen dipastikan betul bahwa surat rekomendasi yang dibawa konsumen bukan surat abal-abal.
Begitu juga meminta kerjasama SPBU dalam mengawasi dan mengantisipasi oknum nakal yang sengaja membeli BBM bersubsidi berulang kali bahkan mengakalinya dengan menggunakan tangki modifikasi.
“Saya minta hal-hal ini dapat diawasi dengan ketat supaya BBM tidak disalahgunakan,” pesan koordinator tim ke pengelola SPBU.
Turut serta dalam anggota tim monitoring, Ari Bintang Prakosa Sejati, SH dari Kejaksaan Tinggi, Rasmin, S.AP dari Satpol PP, Nuryadin, SH dari dinas perhubungan, dan Khaerudin Saleh, SE, MPWP dari Biro Administrasi Perekonomian. **
