MOROWALI, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali mengapresiasi capaian kemajuan pembangunan daerah tersebut dibawah kepemimpinan Taslim- H. Najamudin (Tahajud).
Ketua DPRD Morowali, Kuswandi mengatakan, dari tahun 2019 hingga tahun 2020, ada beberapa capaian kemajuan pembangunan yang dikerjakan pemerintahan Tahajud dalam menjalankan visi misinya, nihil retorika namun kerja kongkrit.
Kata Kuwandi, beberapa catatan-catatan capaian kegiatan tersebut diantaranya, mampu mengendalikan pengelolaan anggaran daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut.
“Ini adalah capain pengelolaan anggaran secara baik, dan merupakan bahagian dari upaya pemeritahan Tahajud dalam mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Dia menyampaikan, pemerintahan Tahajud berhasil mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). jika dibandingkan realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,165 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp. 1,095 triliun, PAD tahun 2020 mencapai Rp295, 936 miliar lebih. Sedangkan pada tahun 2019 nilainya Rp 221,96 miliar dan tahun 2018 nilainya Rp 181,23 miliar.
“Capaian ini tentu merupakan salah satu bentuk kreativitas dan inovasi pemerintahan dalam memaksimalkan tata kelola potensi sumber-sumber pendapatan daerah,” tambahnya.
Lanjut pria yang akrab disapa Andi itu, pemerintahan Tahajud juga mampu mengendalikan belanja daerah secara efesien, tanpa melakukan pemangkasan pada belanja modal yang diperuntukan untuk merealisasikan program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Akan tetapi melalui efesiensi pada belanja bahan pakai habis dan jasa kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja jasa konsultasi, belanja oprassional, serta belanja barang dan jasa lainnya.
Upaya itu dinilai merupakan bahagian dari keberhasilan dalam kinerja pengelolaan keuangan yang merupakan bahagian dari misi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sektor pertanian, Tahajud juga sukses mendorong petani sawah untuk mengembangkan pertanian organic, dengan peningkatan produksi hasil pertanian mencapai 8 ton per hektar, serta dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk organik yang relatif mahal dan tidak ramah lingkungan. Pertanian organik juga mengajarkan pada petani untuk kembali mempraktekkan bentuk kearifan budaya pertanian leluhur yang mestinya dilestarikan.
“Terkait dengan pemasaran beras organik, pemerintahan Tahajud akan tetap berupaya mendukung petani melalui promosi dan membuka akses jaringan pasar,” terangnya.
Dalam upaya program pencegahan Covid-19, Tahajud telah membentuk satgas Covid-19 dengan indikator kesuksesan kerja, yaitu dapat menekan laju perkembangan dan peningkatan sebaran penderita covid-19 di Morowali. Dirincikannya, dari 1.137 dinyatakan positif covid 19, 101 dinyatakan sembuh, dan 25 orang dinyatakan meninggal. Hal itu terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Mencuci tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak (3M), tersedianya fasilitas perawatan isolasi mandiri bagi pasien covid, adanya pelayanan secara responship terhadap penderita covid, layanan rapid dan swab test gratis di Puskesmas, serta penjagaan akses keluar masuk pada daerah perbatasan, dan layanan vaksinasi covid bagi warga.
Bahkan kesuksesan pemerintahan Tahajud dalam penanganan covid 19 mendapat apresiasi dari salah satu media nasional, dengan pemberian dua penghargaan sekaligus kepada Bupati Morowali sebagai kepala daerah inovatif untuk kategori Bidang Kesehatan dan Tata Kelola Pemerintahan.
Terkait angka kemiskinan, dari 14,34 persen pada tahun 2018 turun menjadi 13,75 persen pada tahun 2019 dari seluruh penduduk Morowali. Upaya ini juga diikuti dengan kemampuan fasilitasi penyerapan lapangan kerja bagi kelompok usia angkatan kerja, untuk menekan angka pengangguran.
“Dan saya kira ini sangat terukur,” akunya.
Disektor perikanan, tahun 2019 hingga mencapai 38.573,7 ton, meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 34.126,6 ton. Produksi tersebut semua bersumber dari perikanan laut. Upaya peningkatan produksi perikanan ini ditopang dengan fasilitasi sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan secara mamadai, seperti penyediaan perahu lengkap dengan mesin dan peralatan tangkapnya.
Terkait dengan anggaran Rp200 ribu perdesa, Politisi Partai NasDem mengakui hingga tahun ini belum terealisasi, karena masih adanya penyesuaian dari aspek regulasi. Tetapi dia yakin bahwa program tersebut akan berjalan dengan baik.
“Kaitannya dengan penyaluran dana hibah ini tentu tidak ingin menjalankan secara asal-asalan, ibarat melepas kambing tanpa gembala atau memberi bantuan begitu saja tanpa pendampingan. Akan tetapi melalui kesiapan manajemen pengelolaan yang baik yang tentunya harus ditopang dengan dukungan regulasi pengelolaan dana hibah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta dukungan penyiapan pendampingan kelembagaan pengelola dana hibah secara baik, agar tepat sasaran dan dapat terukur keberhasilannya,” jelasnya.
Sementara, program bantuan perumahan 50 Juta per unit, kata dia telah berjalan dan setiap tahunnya terbangun 400 Unit.
“Artinya, setiap tahun ada 400 Kepala Keluarga yang miskin berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni, sehingga pada akhirnya nanti akan ada 2000 unit rumah bagi masyarakat yang terbangun sampai pada akhir periode jabatan, program ini jauh lebih dirasakan oleh masyarakat penerimaa manfaat jika dibandingkan dengan program bedah rumah sebelumnya yang anggarannya relatif kecil. Kedepannya akan banyak program-program lain yang akan dikerjakan, sehingga ini membutuhkan dukungan semua pihak. Hanya dengan dukungan semua masyarakat program tersebut akan berjalan,” tandasnya. (MRM)
