Wiwik: Pemaparan Satgas Covid-19 Sulteng Tak Sesuai Ekspektasi

SULTENG,CS – Rapat Panitia Khusus (Pansus) pengawas penanggulangan Covid-19 DPRD Sulteng menyoroti sejumlah hal terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Pansus digelar Senin 2 Agustus 2021 secara offline maupun online melalui virtual. Rapat Pansus dipimpin langsung Ketua Pansus, Soni Tandra melalui virtual.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulteng yang juga Wakil Ketua Komisi I, Wiwik Jumatul Rofi’ah dalam kesempatan ini menilai seluruh penjelasan OPD dalam Satgas Covid-19 tidak sesuai ekspektasi.

Harusnya kata dia, laporan yang dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini sudah berbicara tentang upaya penanganan Covid-19 secara konkret. Yang terjadi, pihaknya justru mendengar laporan tentang lonjakan kasus dan permasalahan.

Baca Juga :  BKKBN Sulteng Awali Tahun 2022 dengan SAKTI

“Dalam ekspestasi kita sesuai yang telah disampaikan sebelumnya,  sudah berharap penanangan berjalan baik. Karena sudah beberapa rapat koordinasi yang dilakukan. Ekspektasi saya, ya  sudah ada koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan kota,”katanya.

Menurutnya, Satgas penanangan Covid-19 mengambil langkah strategis nanti setelah ada warga yang terpapar Covid 19.

“Jangan nanti baru berkoordinasi nanti ada yang terkena,”jelasnya.

Wiwik mengaku pernah menyampaikan tentang potensi lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya bersama Satgas.

“Tapi apa yang dilakukan saat ini.  khsususnya penanganan pasien isolasi mandiri. Yang  ternyata saat ini menjadi biang penyebaran Covid-19,”sebutnya.

Baca Juga :  Dukung Muktamar Besar XI Alkhairaat, Kapolda Sulteng: Ini Momen Penting

Ia juga menyebut pihaknya pernah menyarankan untuk pemusatan pasien Isolasi mandiri (Isoman) agar mendapat pelayanan dan pengawasan yang baik.

“Soal Isoman terpusat yang dikelola pemerintah ini sudah pernah disampaikan,”tandasnya.

Demikian halnya dengan over kapasitas ruang perawatan di sejumlah rumah sakit. Seharusnya hal ini sudah diantisipasi jauh hari.

“Sekarang kapasitas rumah sakit sudah penuh. Mengapa Pemda tidak memikirkan tempat lain, misalnya hotel untuk dijadikan pusat perawatan,”demikian Wiwik (TIM).

Pos terkait