BANGGAI, CS – Tiga kabupaten bersaudara, yakni Banggai, Baggai Kepulauan (Bangkep) dan Banggai Laut (Balut) membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Salah Satu Hotel di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu 17 November 2021.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Banggai, H. Amiruddin Tamoreka, Bupati Bangkep, Rais Adam, Wakil Bupati Balut H. Ilyas, Plt. Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulteng, Victor Arya Bekti Herbowo bersama Tim, Sekretaris Daerah Banggai, Ir. Abdullah Ali, Kaban BPKAD dan Kaban Bapenda Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Staf.
Dikesempatan itu, Victor Arya Bekti Herbowo menyampaikan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, yang mengharapkan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet.
“Nantinya akan ada 1000 desa digital yang ada di Sulteng, hanya saja kami belum tahu detailnya di wilayah mana saja,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengaku pentingnya pemanfaatan digital di zaman ini. Karena menurutnya, di Negara Cina, dalam transaksi apapun sudah menggunakan teknologi digital.
“Bahkan beli jagung juga sudah pakai barkot, makanya mereka jadi kaya karena banyak keuntungan, karena tidak ada lagi perputaran uang,” ungkapnya.
Bupati Bangkep, Rais Adam juga mendukung dilaksanakannya TP2DD. Karena menurut dia, bisa meminimalisir angka kriminal, karena warga tidak lagi memegang uang cash.
“Ini dilakukan untuk meminimalisir kejahatan, karena saat ini kalau kemana-mana, kebanyakan warga masih membawa uang cash,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Balut, Ilyas juga menilai pentingnya perluasan digitalisasi, terlebih masalah jaringan telekomunikasi. Karena yang diketahui di Kabupaten Balut terdapat banyak pulau, dan masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
“InsyaAllah kedepan bisa teratasi, karena Banggai Laut itu sebagian besar laut,” pungkasnya.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pembahasan Road map Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di tiga kabupaten tersebut. (AM)