SULTENG,CS – Komisi II dan III DPRD Sulteng menggelar rapat kerja bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) dan PT Adi Karya selaku kontraktor pelaksana pembangunan tanggul Silae, Lere, Besusu Talise (Silabeta), Selasa 25 Januari 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.
Topik utama pembahasan rapat kerja ini terkait polemik keterlambatan pembangunan tambatan perahu bagi nelayan sepanjang pantai Silabeta. Kondisi itu menjadi keluhan bagi nelayan sekitar.
Arfandi dari PT Adi karya dalam rapat ini menjelaskan, desain tambatan perahu tersebut sebelumnya tidak masuk dalam kontrak hingga berakhir pada Desember 2020. Namun dalam perubahan dokumen kontrak pekerjaan tahun 2021, desain itu kemudian masuk dalam kontrak.
“Desain tambatan perahu inipun sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat nelayan,”katanya.
Dalam kesempatan itu Arfandi juga menjelaskan bahwa nilai pekerjaan pembangunan tanggul Silabeta tersebut sebesar Rp314 Miliar lebih. Dari total anggaran itu, sebesar Rpyy Miliar lebih dialokasikan untuk pembangunan tambatan perahu.
Rapat yang dipandu Ketua Komisi III Sonny Tandra ini sempat memperdebatkan terkait kedudukan pimpinan rapat antara rapat komisi dan rapat gabungan komisi. Namun setelah mendapat penjelasan dari Yus Mangun, rapat akhirnya berlanjut.
Wakil Ketua Komisi II M Nur Dg Rahmatu mengatakan, desain pembangunan tambatan perahu yang dibuat pihak PT Adi Karya tidak sesuai keinginan warga nelayan. Hal itu menurutnya perlu dibicarakan kembali dengan masyarakat.
Sementara Yus Mangun dalam rapat ini mengaku tambatan perahu tidak bisa dibuat serampangan mengingat kondisi ombak dan angin kencang di Teluk Palu.
“Perahu nelayan bisa rusak kalau dibangun di dekat tanggul tersebut. Harusnya ada space untuk masuk ke area pantai,”jelasnya.
Selanjutnya Yahdi Basma yang menilai keterlambatan pembangunan tambatan perahu itu adalah bentuk pembiaran negara terhadap para korban bencana alam khsususnya di wilayah Silabeta.
“Harusnya PT Adi Karya ini terketuk hatinya untuk segera mempercepat pembangunan tambatan perahu itu,”jelasnya.
Ia menyarankan agar forum rapat kerja ini perlu membuat catatan kesepakatan terkait percepatan pembangunan tambatan perahu dalam tanggul Silabeta tersebut.
“Meski rapat ini bukan untuk solutif namun forum ini harus buat catatan kesepakatan,”katanya.
Sorotan tajam juga datang dari Muhaimin Yunus. Menurutnya PT Adi Karya dalam mega proyek ini sudah cukup mendapatkan keuntungan yang besar. Seharusnya kata dia, perusahaan tersebut juga memperhatikan kepentingan warga sekitar dengan percepatan pembangunan tambatan perahu itu.
“Jangan terlalu mengambil untung. Pikirkan juga masa depan rakyat,”katanya.
Rapat kerja komisi gabungan ini juga dihadiri antara lain, Irianto Malinggong, Faisal Alatas, Muhaimin Yunus, Sri Atun. Elisa Bungaalo dan Abdul Karim. (TIM)
