PALU, CS – Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2024 berhasil terkendali dengan angka 1,91% year-on-year (yoy), sesuai standar inflasi Bank Indonesia pada level 2,5% ±1.
Hal ini disampaikan dalam “Press Release Berita Resmi Statistik” yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat 1 November 2024 di Kantor BPS Sulawesi Tengah, dihadiri oleh Pjs Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto, SE., MM., dan Kepala BPS Sulawesi Tengah, Drs. Simon Sapary.
Laporan dari BPS menunjukkan inflasi bulanan (month-to-month) untuk Oktober 2024 berada di angka 0,01%, dengan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kontributor terbesar dengan andil 0,07%.
Komoditas yang turut berkontribusi antara lain emas perhiasan, bawang merah, telur ayam ras, tomat, ikan cakalang, ikan deho, dan minyak goreng.
Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat menyumbang inflasi yoy terbesar dengan andil 0,96%. Komoditas penyumbang utama pada kelompok ini adalah sigaret kretek mesin, kangkung, dan minyak goreng. Kelompok lainnya yang turut memengaruhi inflasi antara lain Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,52%) serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (0,24%).
Dari empat wilayah survei, Kota Luwuk mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,26%. Komoditas penyumbang inflasi di Luwuk (Banggai) meliputi ikan deho, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras.
Selain laporan inflasi, Kepala BPS Sulawesi Tengah, Drs. Simon Sapary, juga menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah pada September 2024 mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 1.073,49 juta, dengan nilai ekspor sebesar USD 1.915,25 juta dan impor sebesar USD 841,76 juta.
Pada periode Januari-September 2024, akumulasi surplus mencapai USD 7.631,48 juta, mengindikasikan pertumbuhan yang positif dalam perdagangan provinsi ini.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Tengah, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Palu, dan jajaran Ditjen Perbendaharaan, yang menandakan dukungan lintas lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. **