PALU, CS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan sorotan tajam terkait minimnya tindakan terhadap praktik kampanye hitam dan kampanye terselubung yang marak menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 2024.
Pengamat Politik Universitas Tadulako (Untad), Asrifai, mengkritik keras kinerja Bawaslu, yang dinilai tidak cukup responsif dalam menangani permasalahan tersebut di masa tenang.
Praktik kampanye hitam yang menyudutkan calon tertentu, serta kampanye terselubung berkedok kegiatan sosial, dianggap mencederai demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan.
Meski Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk melindungi pesta demokrasi, Asrifai menilai Bawaslu Sulteng terkesan diam dan tidak berbuat banyak untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
“Bawaslu harus mengusut tuntas beredarnya kampanye hitam agar bisa menemukan pelaku dan motifnya, jangan sampai dilakukan untuk membuat propaganda dan menghendaki pilkada tidak terselenggara dengan baik,” ujar Asrifai saat dihubungi, Selasa 26 November 2024.
Asrifai menambahkan, jika kampanye hitam dan terselubung dibiarkan, maka integritas pemilu akan tercoreng.
Ia menilai bahwa Bawaslu Sulteng gagal menjalankan fungsi pengawasannya dengan maksimal.
“Masa tenang menjadi masa tidak tenang dengan sibuk melakukan cara-cara tidak hormat untuk meraih jabatan yang terhormat,” tegasnya.
Selain itu, Asrifai juga mengingatkan bahwa netralitas Bawaslu sedang diuji. Pengamat ini menilai bahwa dengan membiarkan praktik kampanye hitam berkembang, Bawaslu justru merusak kepercayaan publik terhadap jalannya Pilgub Sulteng.
Asrifai pun menekankan pentingnya Bawaslu segera memberikan pernyataan dan tindakan nyata agar demokrasi di Sulteng dapat terjamin.
Hingga berita ini ditulis, Bawaslu Sulteng belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kampanye hitam dan memastikan Pilgub 2024 berlangsung secara adil dan jujur. **
