MOROWALI, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan capaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali, Kamis (24/7/2025).
Rakor tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang penandatanganan komitmen antikorupsi oleh Bupati Morowali bersama Ketua DPRD Morowali yang dijadwalkan pada Agustus mendatang di Jakarta.
Rapat koordinasi ini menegaskan keseriusan Pemkab Morowali dalam menjalankan program pencegahan korupsi terintegrasi melalui MCP, sebuah inisiatif strategis KPK yang bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Kepala Inspektorat Kabupaten Morowali, Afridin, SH., M.Sa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa MCP-KPK merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Menurutnya, MCP kini hadir dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi menyeluruh.
“Pencegahan korupsi tidak semata-mata soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun sistem dan regulasi yang mendukung ekosistem pemerintahan yang sehat. MCP harus memperkuat tata kelola tanpa menciptakan hambatan bagi sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Afridin.
Ia menambahkan, indikator MCP-KPK 2025 harus menjadi acuan kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan muncul persepsi dan langkah kerja yang sejalan dalam mewujudkan target tata kelola daerah yang lebih baik.
Pemkab Morowali menargetkan capaian indikator MCP tidak hanya sejajar di tingkat provinsi, melainkan mampu menembus standar nasional.
Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi seluruh elemen pemerintahan agar bekerja secara terukur, sinergis, dan konsisten dalam mencegah terjadinya korupsi di daerah.
Reporter: Murad
