MOROWALI, CS – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Morowali, Rabu (30/7/2025).
Pidato jawaban disampaikan oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, mewakili Bupati Morowali, dalam agenda masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Hadir pula para anggota dewan, Sekda Morowali, unsur Forkopimda, para kepala OPD lingkup Pemkab Morowali, serta tamu undangan lainnya.
Mengawali pidatonya, Wabup Iriane menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari seluruh fraksi DPRD terhadap dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai NasDem, Iriane menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali 2025–2029 telah melalui tahapan teknokratik, uji publik, forum perangkat daerah, evaluasi Pemprov Sulawesi Tengah, pembahasan DPRD, dan Musrenbang. Dokumen tersebut juga telah diselaraskan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, serta RPJPD Kabupaten Morowali 2025–2045.
“Namun jika terdapat ketidaksinkronan, akan menjadi bagian dari perbaikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah,” kata Iriane.
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, pemerintah daerah menyambut baik rekomendasi di bidang ekonomi, infrastruktur, sosial, dan pemerintahan. Sejumlah usulan seperti dorongan terhadap hilirisasi ekonomi, penguatan koperasi dan UMKM, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga medis telah masuk dalam dokumen RPJMD.
“Namun tentunya perlu penajaman kembali pada pembahasan bersama Pansus DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, atas pandangan Fraksi Partai Demokrat yang telah menerima dan menyetujui ranperda untuk dibahas lebih lanjut, pemerintah daerah menyatakan bahwa rekomendasi fraksi tersebut telah termuat dalam rancangan akhir untuk kemudian dibahas secara komprehensif bersama DPRD.
Adapun tanggapan terhadap Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menyatakan terima kasih atas koreksi terkait penyajian data dalam dokumen RPJMD. Pemerintah berkomitmen melibatkan perangkat daerah secara aktif agar sasaran pembangunan dapat terukur dan tercapai.
Menanggapi Fraksi Partai Perindo, pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi terkait audit belanja daerah, efisiensi anggaran, peningkatan belanja produktif, dan penguatan akuntabilitas.
“Rekomendasi fraksi Partai Perindo akan menjadi masukan bagi perangkat daerah agar program dan kegiatan berjalan sesuai rencana,” tutup Iriane.
Reporter: Murad
