PALU, CS – Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi panggung penting untuk membahas isu strategis pembangunan daerah, khususnya kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara yang digelar di Sriti Convention Hall, Palu, Minggu (24/8/2025), dihadiri Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kekayaan alam Sulteng belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan daerah.

“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan,” ujar Anwar.

Ia mengungkapkan, dari total APBD Rp5,5 triliun, PAD baru menyentuh Rp2,5 triliun, padahal potensi tambahan minimal Rp2 triliun masih bisa digali jika tata kelola pertambangan dibenahi.

Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia mengakui adanya masalah struktural yang membuat manfaat pertambangan belum maksimal dirasakan daerah. Banyak izin tambang, kata dia, masih dikuasai perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hilirisasi tambang akan menjadi kunci agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, berkomitmen menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Bahlil menyoroti ketidaksinkronan mekanisme perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang berpengaruh pada minimnya setoran PAD.

“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.

Musda ini juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, para anggota DPR RI asal Sulteng, dan kepala daerah dari berbagai kabupaten.

Forum tersebut diharapkan melahirkan langkah konkret bagi konsolidasi politik Golkar sekaligus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Editor: Yamin