PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteg), Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025)
Dalam arahannya, Gubernur Anwar menegaskan pentingnya ketelitian dan kejujuran dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Ia meminta setiap OPD segera mengevaluasi kegiatan, khususnya paket pekerjaan yang berpotensi tidak terselesaikan hingga akhir tahun.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Anwar.
Selain evaluasi kegiatan, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anwar juga mengingatkan bahwa mulai 2026, transfer dana dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen sehingga OPD harus kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan pajak, mencontohkan keberhasilan peningkatan pajak air permukaan. Menurutnya, pengawasan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi harus melibatkan semua dinas.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Anwar juga membagikan pengalamannya saat menjabat di daerah pada 2005, di mana ia mengoordinasikan berbagai proyek strategis dan penataan kawasan pesisir danau yang puluhan tahun terbengkalai.
“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar-benar bekerja di lapangan. Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Ke depan, ia menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat tata kelola pembangunan.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” pungkasnya.
Editor: Yamin
