BANGGAI,CS-Keberadaan Suku KAT (Komunitas Adat Terpencil) saat ini terus menjadi perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Ir Amirudin dan Wakilnya Drs Furqanuddin Masulili.
Hal itu diungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Aiya Karim, saat ditemui pewarta di ruang kerjanya, Selasa (9/9/2025).
“Saat ini kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi terkait keberadaan suku KAT,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Banggai, tercatat suku KAT saat ini masih terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Simpang Raya dan Nuhon.
Meskipun keberadaan suku KAT telah menjadi perhatian pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya dilapangan, Kabid Aiya mengungkapkan bahwa harus ada strategi dalam penanganannya. Jika tidak memiliki strategi, maka mereka akan semakin terasing atau menjauh dan tidak mau berbaur dengan warga lokal.
“Monev itu sangat penting untuk mengetahui apa saja kendala sehingga mereka tidak mau berbaur dan menetap,” ujarnya.
Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Aiya Karim menuturkan telah mencatat keberadaan suku KAT yang ada di Kecamatan Simpang Raya dan Nuhon.
Khusus untuk wilayah Nuhon jelas Kabid Sosial, terdapat di Desa Tobelombang, Dusun Sepe 45 KK dan 181 jiwa. Untuk Dusun Kohoas 24 KK 70 jiwa.
Sedang untuk Desa Obo Balingara terdapat di Dusun Kalentong 22 KK dengan 67 jiwa dan dusun Komuyangon terdapat 10 KK dari 30 jiwa.
” Di disitu cukup banyak,” katanya.
Selain itu, Kabid Aiya Karim menambahkan bahwa untuk data suku KAT yang berada di Kecamatan Simpang Raya, total keseluruhannya mencapai 39 terbagi di Desa Simpang Dua 34 jiwa dan 5 KK yang sudah turun berbaur dengan warga setempat.
“Khusus di Simpang Dua, secara administrasi mereka tercatat,” ungkapnya.
Namun untuk memastikan agar keberadaan suku KAT, pihaknya tambah Kabid Aiya Karim, mereka telah melakukan Monev agar para warga suku KAT mendapatkan perhatian dari pemerintah desa setempat.
“Strategi yang kami lakukan saat ini adalah melalui pola pendekatan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dengan pola itu kami anggap efektif,” imbuhnya.
Akan tetapi, meskipun pola atau strategi itu dianggap efektif, namun Dinas Sosial Kabupaten Banggai tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan harus membangun sinergitas dengan beberapa OPD terkait.
“Walaupun mereka telah tercatat secara administrasi, tetapi yang jadi kendala adalah masalah permukiman. Sebab harus ada kebijakan pemerintah desa dan kebijakan pemerintah daerah terkait penyiapan lahan untuk pembangunan rumah layak huni,” imbuhnya.**
Reporter : Amlin
