PALU, CS – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
Kunjungan tersebut berlangsung di Gedung Wanita Bidarawasi, Ruang VIP DPRD Sulteng, Rabu (17/9/2025).
Rombongan DPRD Bangkep dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Rusdin Sinaling, bersama sejumlah anggota yakni Basri Liato, Habibullah Salomo, Veririanus Lamasang, dan Rutdiansy Malonta.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Sulteng dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Moh. Hidayat Pakamundi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Zalzulmida A. Djanggola, serta anggota Dr. I Nyoman Slamet dan Winiar Hidayat Lamakarate.
Pertemuan juga menghadirkan pejabat dari Dinas Kesehatan dan BPKAD Provinsi Sulteng.
Hidayat Pakamundi menegaskan, isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut sangat penting karena menyangkut akses kesehatan masyarakat.
“Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah di manapun berada memiliki hak mendapat jaminan kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban menanggung biaya sesuai kriteria yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tingginya angka kunjungan rumah sakit di Sulteng yang meningkat hingga 100 persen, dari sekitar 200-300 pasien per hari menjadi 600-700 pasien.
“Semangat ini harus diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,” tambahnya.
Anggota Komisi IV, Dr. I Nyoman Slamet, menekankan pentingnya inovasi kebijakan kesehatan daerah. Menurutnya, selain mendukung program pemerintah, perlu ada terobosan daerah yang bisa mendorong pencegahan penyakit sejak dini.
“Rumah sakit jangan hanya jadi tempat berobat, tapi harus berfungsi sebagai pusat kesehatan masyarakat. Edukasi pola hidup sehat perlu digalakkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengusulkan agar alokasi APBD daerah dapat dimanfaatkan untuk mendidik tenaga medis yang kelak kembali mengabdi di daerah masing-masing.
DPRD Sulteng menyatakan dukungan penuh terhadap usulan DPRD Bangkep terkait penambahan kuota PBI-Jamkesda, dengan menekankan perlunya proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk.
“Sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan bidang kesehatan dirasakan secara merata, termasuk masyarakat Bangkep,” tutup Nyoman.
Editor: Yamin
