PALU, CS – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yus Mangun, menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya sektor pertambangan, dalam rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).
Rapat koordinasi tersebut membahas persoalan berkurangnya dana transfer ke daerah yang berdampak langsung pada terbatasnya pembiayaan program pemerintahan dan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulteng.
Dalam forum itu, Yus Mangun menyampaikan bahwa pengurangan dana transfer telah menimbulkan kesulitan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan, terutama pada sektor pelayanan publik yang sangat membutuhkan dukungan pendanaan memadai.
“Dampak pengurangan ini sangat nyata, karena pembiayaan daerah menjadi terbatas. Program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, menjadi terhambat,” ujar Yus Mangun.
Selain persoalan transfer dana, Yus juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil, terutama di sektor pertambangan.
Menurutnya, Sulteng merupakan salah satu daerah penghasil terbesar nikel dan mineral di Indonesia, namun belum memperoleh porsi DBH yang sepadan dengan kontribusi ekonomi yang diberikan kepada negara.
“Kami meminta agar pembagian DBH lebih berkeadilan. Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yus berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah dan memperbaiki formula pembagian DBH agar lebih proporsional. Dengan demikian, daerah penghasil dapat menikmati manfaat langsung dari pemanfaatan sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota se-Sulteng, kepada pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di wilayah Sulteng.
Editor: Yamin
