PALU, CS – Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) resmi dibuka di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Minggu (7/12/2025) malam.
Forum ini menghimpun unsur legislatif dari berbagai daerah penghasil nikel untuk menyatukan langkah memperjuangkan kepentingan daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang tersebut.
Ketua DPRD Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, dalam sambutannya menegaskan bahwa FD-PNI dibangun atas semangat kebersamaan untuk membahas isu strategis terkait hak-hak masyarakat di daerah penghasil nikel.
Ia menyebut daerah-daerah penghasil nikel sebagai “pahlawan devisa” yang menjadi motor penggerak hilirisasi industri nikel nasional.
“Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya telah menjadi bagian integral dalam rantai pasok energi masa depan. Kita bangga menjadi penggerak utama hilirisasi nikel di Indonesia,” ujar Arus.
Ia menekankan bahwa FD-PNI menjadi wadah untuk menyatukan visi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih bermartabat dan berkeadilan.
Forum ini juga menjadi ruang pertukaran informasi, pengetahuan, dan teknologi guna mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
Arus berharap forum tersebut memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pengawasan investasi dan hilirisasi industri nikel, sehingga tetap berjalan selaras dengan prinsip kedaulatan dan martabat bangsa.
Selain itu, forum turut menyuarakan pentingnya pembentukan dana abadi bagi daerah penghasil tambang untuk penataan lingkungan dan pembangunan pasca tambang.
“Inisiasi pembentukan forum ini adalah langkah strategis dan mendesak agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan daerah penghasil nikel, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan yang dinilai belum sebanding dengan manfaat yang diterima daerah.
Sebagai inisiator, Arus menyebut FD-PNI sebagai momentum penting untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh daerah penghasil nikel.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai kekuatan kolektif untuk mewujudkan pemanfaatan tambang nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi daerah, bangsa, dan negara,” tandas Politisi Partai Golkar tersebut.
Kegiatan FD-PNI di Palu dirangkaikan dengan pembacaan naskah deklarasi forum oleh Ketua DPRD Maluku Utara.
Deklarasi Forum ini turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Forkopimda Sulteng, pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota penghasil nikel, kepala daerah, pakar, serta akademisi.
Editor: Yamin
