KOLAKA, CS – PT Vale Indonesia memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara, hingga akhir 2025 masih berada pada fase konstruksi dan persiapan.
Kegiatan penambangan nikel baru direncanakan mulai berjalan pada 2026, seiring dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang menjadi bagian dari proyek tersebut.
Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, menegaskan bahwa sejak tahap awal pengembangan proyek, perusahaan menempatkan prinsip pertambangan berkelanjutan sebagai landasan utama operasional.
“Kami menjalankan pengelolaan pertambangan yang baik dengan menempatkan perlindungan lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas. Komitmen ini juga tidak terlepas dari peran dan pengawasan pemerintah,” ujar Budiawansyah dalam keterangan tertulis diterima media ini, Selasa (27/1/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang diselenggarakan Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026) lalu.
Dalam forum tersebut, Budiawansyah memberikan penjelasan atas sejumlah temuan riset, khususnya terkait kajian hidrologi.
Ia menyampaikan bahwa sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale secara konsisten menyusun kajian hidrologi untuk memastikan pengelolaan air limpasan tambang memenuhi baku mutu lingkungan.
Kajian tersebut mencakup pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran limpasan, data curah hujan, hingga perhitungan potensi debit air, erosi, dan sedimentasi. Hasil kajian digunakan sebagai dasar perancangan sistem drainase serta fasilitas pengendali sedimen yang disesuaikan dengan rencana pembukaan lahan.
“Pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin sebelum dialirkan ke badan air. Ini merupakan bagian dari upaya nyata perusahaan dalam pengelolaan lingkungan,” jelasnya.
Terkait pembukaan lahan, Budiawansyah memaparkan bahwa hingga saat ini total area yang telah dibuka di wilayah IUPK Pomalaa mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luas IUPK. Dari jumlah tersebut, pembukaan di kawasan hutan lindung tercatat seluas 82,4 hektare atau 0,4 persen.
Ia merinci, area seluas 83,7 hektare digunakan untuk persiapan penambangan, sementara 796,54 hektare lainnya dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang permanen seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, serta area penumpukan bijih. Khusus periode 2024-2025, PT Vale mencatat pembukaan lahan baru seluas 487,9 hektare, lebih kecil dari angka yang disampaikan dalam kajian Satya Bumi dan Puspaham.
Menanggapi kekhawatiran terkait dampak kesehatan masyarakat, khususnya di Desa Hakatutobu, Budiawansyah menegaskan bahwa perusahaan memandang isu kesehatan dan keselamatan sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari operasional tambang.
Berdasarkan pemetaan perusahaan, wilayah Desa Hakatutobu berada pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan aliran air limpasan tambang PT Vale.
Ia juga menyampaikan bahwa praktik pertambangan berkelanjutan yang diterapkan PT Vale telah diimplementasikan sebelumnya di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan.
Penerapan tersebut, menurutnya, telah mengantarkan perusahaan meraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan dan sosial, termasuk PROPER Emas 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Budiawansyah menambahkan, PT Vale terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak dan menjadikan hasil kajian lembaga independen sebagai bahan evaluasi.
“Kami percaya transparansi adalah bagian penting untuk membangun kegiatan pertambangan yang lebih baik. Kami terbuka terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.*
Editor: Yamin
