JABAR, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menyukseskan program prioritas nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat (Jabar), Senin (2/2/2026).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dalam forum strategis yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dan daerah dari seluruh Indonesia.
Rakornas 2026 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Presiden dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menyebutkan jumlah peserta Rakornas mencapai 4.011 orang. Peserta tersebut terdiri atas 525 perwakilan pemerintah pusat dan 3.486 peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Mendagri menegaskan bahwa Rakornas menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan daerah terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan penjabaran visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
“Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN. Berbagai capaian pada tahun pertama menjadi modal penting untuk dioptimalkan melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.
Sejalan dengan itu, Gubernur Sulteng mengatakan, kehadiran Pemprov Sulteng dalam Rakornas tersebut mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, guna mendorong percepatan pembangunan dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Peserta dari unsur pusat meliputi para menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, hingga pejabat eselon I kementerian dan lembaga. Sementara dari daerah dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal lainnya. **
