PALU, CS – Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan digitalisasi menjadi penekanan utama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, dalam penandatanganan kinerja 100 hari kerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng, di halaman Kantor Gubernur, Jumat (20/2/2026).
Dalam agenda yang dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas tersebut, gubernur menegaskan seluruh perangkat daerah wajib menerapkan perencanaan berbasis data mulai tahun ini. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan terarah dan terukur.
“Kita harus akui bahwa perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias, disebabkan data yang tidak lengkap,” ujar Anwar Hafid di hadapan para kepala OPD.
Menurutnya, perencanaan tanpa dukungan data yang kuat berisiko melahirkan program yang bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ia mencontohkan, penanganan kemiskinan yang tidak akan efektif jika pemerintah tidak memiliki data akurat mengenai sasaran penerima manfaat.
Gubernur juga menyoroti luas wilayah Sulteng yang kini menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pendekatan perencanaan yang presisi agar intervensi program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di setiap daerah.
“Manajemen modern mengajarkan kita untuk membuat perencanaan berbasis data. Data ini menjadi ujung tombak,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng memastikan kesiapan anggaran guna memperoleh data yang valid dan akurat sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Gubernur menegaskan pemerintah daerah tidak akan ragu mengalokasikan anggaran demi memperkuat sistem pendataan.
Selain penguatan basis data, Anwar Hafid juga menginstruksikan seluruh OPD agar terus berinovasi dan mempercepat penerapan digitalisasi dalam sistem kerja serta pelayanan publik.
Politisi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya optimalisasi Command Center sebagai pusat layanan terintegrasi antar-OPD yang dapat diakses secara daring.
“Ada Command Center kita, data terpusat silakan dipergunakan,” ujarnya.
Melalui komitmen 100 hari kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data sebagai fondasi pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan penandatanganan kinerja antara lain dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekprov Dra. Novalina, M.M beserta seluruh Kepala OPD, Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana. *
Editor: Yamin
