BEIJING, CS – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendiskusikan mekanisme pembayaran utang proyek Kereta Cepat Whoosh saat bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Cina, Zheng Shanjie, di Beijing pada Jumat (18/9/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan penyelesaian kewajiban finansial proyek dapat tertangani secara teknis dan terstruktur.

Kunjungan kerja Luhut ke Negeri Tirai Bambu pada 15–18 September 2026 tersebut mencakup serangkaian agenda penting, mulai dari menghadiri China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou hingga memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Luhut turut berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajaran Kementerian Keuangan.

“Saat bertemu dengan Ketua Zheng Shanjie dari NDRC yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta api cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” ujar Luhut di Beijing. Ia menegaskan pentingnya pengawalan teknis agar proses pembayaran berjalan lancar tanpa merugikan pihak Indonesia.

Luhut menyatakan optimismestisnya terhadap kelanjutan proses koordinasi ini karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan resmi. Menurutnya, pihak Cina juga menyambut baik dan tidak keberatan dengan skema mekanisme pembayaran yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

“Karena Presiden sudah kasih green light, tinggal eksekusinya saja. Dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat disampikan ke Cina. Karena perkawanan dengan pejabat Cina, kelihatannya akan berjalan lancar,” tutur Luhut menambahkan.

Di samping masalah utang, pembahasan mengenai potensi perpanjangan rute Whoosh hingga ke Surabaya juga sempat disinggung. Luhut menilai kehadiran kereta cepat telah mengubah pola mobilitas masyarakat secara signifikan, sehingga keberlanjutan proyek tersebut di bawah kepemimpinan menteri koordinator yang ditunjuk Presiden menjadi hal yang sangat krusial.

Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjelaskan bahwa restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dirancang dengan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dan masa tenor hingga 80 tahun. Skema ini dinilai relatif terjangkau bagi APBN melalui skema pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).*