PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mendorong percepatan pembangunan sekitar 8.000 unit rumah pada 2026 sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program Tiga Juta Rumah.
Target tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah yang dibuka Gubernur Sulawesi Tengah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Gubernur mengatakan target pembangunan rumah pada 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun langkah yang lebih terukur pada 2027.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mulai menyiapkan data kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing. Data tersebut diperlukan agar pembangunan rumah pada 2027 tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Gubernur, percepatan pembangunan perumahan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Gubernur juga menyoroti keterkaitan kondisi rumah tidak layak huni dengan persoalan kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal masyarakat.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah wilayah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong disebut perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Gubernur juga menyampaikan adanya upaya mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi berbagai hambatan di lapangan, termasuk distribusi material, akses wilayah, pendataan penerima manfaat, serta pembiayaan.
Dukungan perbankan diharapkan dapat mempercepat proses pembiayaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima program.
Gubernur juga mendorong keterlibatan dunia usaha dan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan perumahan.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut diharapkan memperkuat komitmen pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam mempercepat Program Tiga Juta Rumah sekaligus menyiapkan kebutuhan pembangunan perumahan yang lebih terarah dan terukur untuk 2027. *
