PALU, CS – Persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akibat keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi perhatian Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid. Melalui program Berani Sehat, Pemerintah Provinsi Sulteng berupaya memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Anwar Hafid saat menerima kunjungan jajaran BPJS Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anwar mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulteng telah mencapai lebih dari 85 persen. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama peserta yang mengalami tunggakan iuran karena tidak lagi mampu membayar akibat kondisi ekonomi.
Menurutnya, tidak semua masyarakat yang menunggak iuran sengaja mengabaikan kewajibannya. Sebagian di antaranya mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga kesulitan memenuhi pembayaran iuran secara mandiri.
Karena itu, program Berani Sehat dihadirkan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan kesehatan.
Anwar menegaskan, pemerintah akan melihat kondisi masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan, termasuk untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peserta yang sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan program tersebut.
Selain persoalan tunggakan, Anwar juga menyoroti sejumlah kasus pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, seperti kecelakaan tunggal dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Ia mengatakan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan melalui kebijakan dan mekanisme yang tersedia.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengapresiasi perhatian Pemprov Sulteng terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin melalui program Berani Sehat.
Menurut Akmal, program tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam memastikan keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulteng ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain,” kata Akmal.
Akmal menilai pola kolaborasi tersebut berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas perlindungan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido. Turut hadir anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran pimpinan BPJS Kesehatan lainnya. *
