PALU, CS – Kasus stunting di Kota Palu menunjukkan penurunan. Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kota Palu, jumlah balita stunting turun dari 1.030 anak pada Agustus 2026 menjadi 993 anak pada September 2026.

Penurunan sebanyak 37 anak tersebut menjadi perhatian Pemkot Palu untuk memastikan program penanganan stunting berjalan efektif dan intervensi yang diberikan benar-benar menyasar balita yang membutuhkan.

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan pentingnya akurasi data dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan bentuk intervensi di lapangan.

Hal itu disampaikan Imelda saat memimpin rapat evaluasi percepatan penanganan stunting di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Senin (19/10/2026).

Rapat tersebut membahas perbaikan dan validasi data balita stunting periode Agustus hingga September 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan angka yang dilaporkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Imelda mengatakan, pembaruan data tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administrasi. Data tersebut harus mampu menggambarkan kebutuhan balita secara akurat sehingga program bantuan, pendampingan, dan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Data yang kita miliki harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran dan memberikan dampak bagi balita yang membutuhkan,” ujar Imelda.

Dalam rapat tersebut, Imelda mengapresiasi tindak lanjut perangkat daerah dan tenaga kesehatan dalam memperbarui data. Ia menyebut kendala pelaporan yang sebelumnya menjadi perhatian telah dapat diatasi.

“Kita melihat lagi capaian yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di minggu kemarin terkait penginputan data. Alhamdulillah saya lihat sudah tidak ada lagi yang merah, sudah hitam semua,” ujar Imelda.

Ia menjelaskan, kendala sebelumnya kemungkinan bukan berasal dari sistem aplikasi, melainkan proses penginputan yang belum optimal. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain data yang belum berhasil dikirimkan serta gangguan jaringan saat petugas melakukan pelaporan.

Karena itu, Imelda meminta seluruh petugas lebih cermat dan disiplin dalam melakukan penginputan data. Pelaporan juga diminta tidak ditunda agar setiap perkembangan dapat segera dipantau dan ditindaklanjuti.

“Saya berharap ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Jangan pernah menunda penginputan data apa pun. Kemudian jangan pernah gengsi untuk saling berkomunikasi ketika menemukan kendala, supaya permasalahan bisa segera diselesaikan bersama,” tegasnya.

Menurut Imelda, penurunan jumlah balita stunting harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh untuk memastikan perubahan tersebut mencerminkan kondisi sebenarnya. Validasi data diperlukan agar pemerintah dapat membedakan antara balita yang telah mengalami perbaikan, perubahan status, maupun data yang masih memerlukan pembaruan.

Ia menekankan, pembenahan administrasi dan validasi data harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan program penanganan stunting. Dengan demikian, penurunan angka tidak hanya menjadi capaian dalam laporan, tetapi juga menunjukkan efektivitas intervensi di lapangan.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu, kepala puskesmas se-Kota Palu, serta unsur terkait lainnya.

Di akhir pertemuan, Imelda mengajak seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, dan petugas terkait menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas program penanganan stunting.

“Mari sama-sama kita mengevaluasi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan, mengevaluasi kinerja kita supaya ke depan apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan target yang kita harapkan,” pungkasnya. *