TOUNA, CS – Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Tenny C. Soriton mengatakan, lembaga yang mengurusi pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana memiliki beban kerja yang berat.
Ini diungkapkan Tenny saat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Mahmud Lahay, serta Plt Sekretaris Daerah Touna Moh Syarif Lasawedi di kediaman Ketua DPRD, Minggu 25 April 2022.
Ia berharap adanya dukungan dan penguatan kelembagaan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Touna.
Kata Tenny, KB bukan hanya sebatas alat kontrasepsi atau pelayanan KB, tapi juga adanya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang disertai Advokasi dan KIE yang intensif. Menurutnya, tugas BKKBN juga semakin berat dengan diamanahkannya sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting (P3S) berdasarkan Perpres 72 tahun 2021.
“Dulu KKBPK sekarang Banggakencana, Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana masuk program prioritas nasional. Kita juga mendapat tugas berat dari pak presiden, Kepala BKKBN menjadi koordinator menurunkan stunting 14 persen di tahun 2024. Pesan Kepala BKKBN mohon ada penguatan di kabupaten agar kedepan program banggakencana lebih eksis dan sukses turunkan stunting, menurunkan Stunting 14 persen ini berat, tugas kita berat” aku Tenny.
Dia menyampaikan, tantangan yang semakin berat, berdasarkan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di Kabupaten kiranya mendapat perhatian lebih. Tenny tidak menginginkan jika nasib pengelolaan program banggakencana di Touna tidak maksimal, bahkan terabaikan seperti yang terjadi dibeberapa kabupaten. Karena menurutnya urusan pemerintahan yang semakin banyak dalam satu lembaga.
“Mohon pak Ketua menjadi pertimbangan, kalau tidak didukung dengan organisasi dan SDM yang kuat akan sangat berat nantinya,” katanya.
Tenny menambahkan, angka prevelensi stunting di Tojo Una-Una tahun 2021 berada diposisi ke 5 tertinggi di Sulteng, atau sebesar 29.4 persen. Menurutnya, KB erat kaitannya dalam pencegahan stunting, dengan perencanaan yang matang sejak remaja, kesiapan psikologis, serta edukasi yang sesuai.
“Diharapkan akan menekan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, serta mengurangi risiko pernikahan dan perceraian usia dini yang juga menjadi penyumbang angka stunting,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD mengakui BKKBN memiliki program yang banyak. Ia juga meminta untuk diinformasikan perkembangan terkait stunting.
“BKKBN memang urusannya banyak. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Untuk data-data stunting atau apapun itu tolong diinfokan ke saya,” pintanya.
Kepala Dinas P3AP2KB Touna mengungkapkan, salah satu faktor penyebab stunting di touna adalah angka pernikahan tinggi.
“Di salah satu desa, dalam satu rumah ada delapan Kepala Keluarga dengan rumah tidak layak huni. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) itu Februari-maret ada 20 yang menikah dini, itu yang terdeteksi,” ujarnya.
Kedepan pihaknya meminta kesediaan ketua DPRD untuk mengawasi pelaksanaan program Banggakencana serta stunting di Touna.
Ketua DPRD kembali menimpali, bahwa sangat bersedia jika dirinya dilibatkan ketika dilakukan pelayanan KB di pulau-pulau. Ia mengaku siap ikut apalagi dulunya ia pernah mencicipi rasanya bertugas di lapangan mencari akseptor.
“Kalau ada undangan saya siap, begitu juga sebagai pengurus juang kencana,” ucap Mahmud.
Mahmud menuturkan, dirinya dan Plt Sekretaris daerah pernah menjadi ajun penyuluh KB dengan NIP 38 yang bertugas di Baturube dan dan Walea. Bahkan, Mahmud Lahay menyebut 10 langkah PKB salah satu modal suksesnya.
“Gara-gara 10 langkah PKB itu luar biasa, beliau bisa jadi Sekda, saya jadi ketua DPRD, orang lapangan. Luar biasa ini saya tidak pernah menyangka Kaper BKKBN datang ke rumahku,” akunya.
Dari pertemuan ini, direncanakan di Touna akan dibentuk perkumpulan juang kencana, yakni tempatnya orang-orang berpengalaman yang telah merasakan asam garam pelaksanaan Program KB di lapangan. **
