PARIMO, CS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo) menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang mencapai Rp 9 miliar.
“Silpa sebesar itu jika dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat darurat, tentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu anggota legislatif dari Partai PKS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab Parimo, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, munculnya Silpa ini disebabkan oleh kurangnya ketelitian DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan analisis anggaran untuk kebutuhan Pilkada. Ia menegaskan bahwa hal ini harus menjadi pembelajaran agar dalam pengalokasian anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) nantinya tidak terjadi pemborosan, sementara masih banyak jalan dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran Ahmad, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya meminimalisir anggaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu dengan memangkas beberapa program.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan PSU nanti, kemungkinan akan kembali muncul Silpa jika salah satu kandidat tidak mendaftar.
Terkait efisiensi anggaran, Pemkab Parimo berencana mengurangi biaya pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada.
Namun, Zulfinasran menegaskan bahwa pembuatan TPS baru tetap diperlukan di wilayah yang tidak memiliki fasilitas pemerintah yang memadai.
Selain itu, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait honorarium bagi penyelenggara ad hoc.
Berdasarkan usulan proposal dari KPU, anggaran yang dibutuhkan untuk honor KPPS di 818 TPS dengan tujuh petugas per TPS diperkirakan mencapai lebih dari Rp 10 miliar.
Dengan temuan ini, DPRD Parimo berharap anggaran PSU dapat dialokasikan secara lebih efektif agar tidak terjadi Silpa yang berlebihan, sehingga dana yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
Reporter : Anum
