PARIMO, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mencatat sebanyak 37.240 calon siswa masuk dalam daftar penerima manfaat Sekolah Rakyat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Plt. Kepala Dinas Sosial Parimo, Tri Nugrah Adiyarta, mengatakan bahwa data tersebut dihimpun berdasarkan kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kelompok inilah yang menjadi prioritas dalam penetapan siswa Sekolah Rakyat.
“Kalau diprioritas ada prioritas satu dan dua, dari sekian jumlah itu akan kami evaluasi, verifikasi, dan validasi kembali mana data yang menjadi prioritas untuk masuk di Sekolah Rakyat,” ujarnya saat ditemui, Kamis (19/6/2025).
Ia menjelaskan, Pemerintah Daerah Parimo telah menyiapkan lahan seluas enam hingga 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dengan alas hak yang jelas berupa sertifikat dan dokumen pendukung lainnya.
Terkait kesiapan tenaga pendidik dan peserta didik, Tri menyebut pihaknya akan memfokuskan pada anak-anak putus sekolah atau rentan tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi. Mereka akan diseleksi secara ketat berdasarkan usia jenjang pendidikan, SD (7–9 tahun), SMP (13–15 tahun), dan SMA (16–21 tahun).
“Sekolah Rakyat ini sama dengan sekolah formal pada umumnya, hanya saja fokus pada pembentukan karakter, pengembangan life skill dan soft skill. Lulusannya diharapkan bisa kembali ke masyarakat dan mendorong teman sebayanya yang putus sekolah agar mau belajar,” jelasnya.
Selain pembelajaran akademik, sekolah ini juga akan memberikan pelatihan keterampilan seperti komputer dan keahlian lain agar siswa siap bersaing di dunia kerja.
Pemkab Parimo kini tengah menyelesaikan pengadaan lahan. Setelah siap, Kementerian PUPR bersama beberapa kementerian terkait akan melakukan verifikasi kelayakan lahan yang harus memenuhi syarat seperti bebas banjir, akses jalan memadai, dekat layanan kesehatan, air bersih, jaringan komunikasi, dan listrik.
Jika semua syarat terpenuhi, proses rekrutmen guru dan calon siswa akan dimulai. Rencana awal, Sekolah Rakyat di Parimo akan memiliki enam rombongan belajar (rombel) untuk SD, tiga untuk SMP, dan tiga untuk SMA, masing-masing ruang menampung 25 siswa.
Model Sekolah Rakyat ini bersifat boarding school. Para siswa akan tinggal di asrama, dan seluruh kebutuhan mereka termasuk pakaian dan makanan ditanggung pemerintah. Orang tua akan menandatangani surat pernyataan menitipkan anaknya hingga lulus semua jenjang.
Tri menambahkan, program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Juni 2025 untuk tahap pertama di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng) seperti Tojo Una-Una dan Buol. Sementara Kabupaten Parimo ditargetkan masuk pada tahap kedua karena masih dalam proses pengusulan lahan dan kelengkapan administrasi.
Reporter : Anum
