PALU, CS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Mutmainah Korona, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan caturwulan kedua di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Senin (14/7/2025).
Dalam kegiatan tersebut, ia menghadirkan perwakilan dari BKKBN dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna menampung langsung berbagai keluhan dan usulan dari masyarakat.
Sejumlah persoalan mendasar mengemuka dalam forum reses, antara lain perbaikan jalan tani, ketimpangan penyaluran bantuan sosial, serta akses nelayan yang terganggu akibat kerusakan tanggul dan saluran drainase di wilayah pesisir.
Masru, seorang petani, meminta peningkatan jalan produksi pertanian agar distribusi hasil panen lebih lancar.
Ketua LPM Pantoloan Boya turut menyuarakan minimnya program rumah swadaya serta distribusi bantuan PKH yang dinilai belum merata. Sementara itu, Masrum dari RW 01 mengeluhkan sulitnya akses ke laut bagi para nelayan di wilayah Rono akibat tanggul rusak dan buruknya saluran air.
Menanggapi hal tersebut, Mutmainah menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data petani dan nelayan guna memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Efisiensi anggaran dari pusat mencapai Rp56 miliar, yang berdampak pada sektor-sektor vital, termasuk Dinas PU. Namun saya yang duduk di Komisi Pembangunan dan Badan Anggaran DPRD akan memperjuangkan program prioritas seperti UMKM, pertanian, pendidikan, serta Kota Layak Anak,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Mutmainah juga menekankan bahwa kegiatan reses bukan hanya sarana menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi media komunikasi bagi anggota dewan untuk menyampaikan program-program pemerintah yang sedang berjalan.
Ia menambahkan bahwa Pantoloan Boya memiliki berbagai isu yang membutuhkan perhatian serius, seperti peningkatan jalan utama, akses ke lahan pertanian, dukungan fasilitas posyandu, ruang kreatif bagi pemuda di bidang seni dan olahraga, penguatan UMKM perempuan nelayan, hingga pengembangan wisata kuliner di kawasan pesisir.
“Kita benahi pelan-pelan. Semua aspirasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pembangunan Kota Palu ke depan,” pungkasnya.
Editor: Yamin
