PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng Novalina, memimpin rapat pimpinan bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2025, mulai dari capaian pendapatan daerah, realisasi kegiatan, hingga tindak lanjut penugasan OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga mengingatkan agar kepala OPD tidak hanya mengandalkan laporan tertulis atau dokumentasi kegiatan, melainkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya.
Menjelang akhir tahun anggaran, ia meminta seluruh kegiatan yang sudah dikontrakkan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa menyeberang tahun.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan arah kebijakan APBD 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulteng.
Ia meminta OPD menyusun program yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan,” kata Anwar.
Politisi Partai Demokrat itu menekankan, pentingnya pembangunan infrastruktur pedesaan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan ekonomi. Untuk itu, Anwar meminta Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” tandasnya.
Editor: Yamin
