PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima kunjungan tim benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pembelajaran atas keberhasilan Sulawesi Tengah mengelola pembangunan infrastruktur melalui skema tahun jamak (multi years) sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Fahrudin Yambas menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Sulsel untuk melakukan pertukaran informasi antardaerah.
Ia menekankan pentingnya pembelajaran ini agar pelaksanaan proyek multi years berjalan transparan dan akuntabel.
“Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan KPK sebagai lokus studi karena telah menuntaskan sejumlah proyek strategis menggunakan skema multi years,” kata Fahrudin.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat di Jalan W.R. Supratman Palu, yang dulunya dikenal sebagai Masjid Agung Darussalam dan hancur akibat gempa 7,7 SR pada September 2018.
Menurut Fahrudin, proyek masjid ini melalui proses panjang sejak sayembara desain pada 2020, penyusunan DED pada 2021, hingga konstruksi 2023-2025, melibatkan berbagai pihak termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Polda Sulteng, serta akademisi Universitas Tadulako.
Masjid Raya Baitul Khairat kini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah, terdiri dari 8.000 jamaah laki-laki dan 2.000 perempuan. Sholat Jumat perdana akan digelar pada 28 November 2025, disusul tabligh akbar dan peresmian pada 4 Desember 2025.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemprov Sulteng berbagi pengalaman. Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan tengah merancang paket pekerjaan multi years dengan total pagu anggaran Rp 3,7 triliun, yang mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional.
“Kami mendapat arahan dari KPK agar mempelajari pelaksanaan proyek multi years di Sulawesi Tengah sebagai referensi. Kami berharap koordinasi ini dapat berlanjut sehingga praktik terbaik dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dapat diterapkan di Sulawesi Selatan,” ujar Marwan.
Kunjungan benchmarking diakhiri dengan sesi pemaparan teknis dan diskusi mendalam mengenai manajemen risiko, administrasi, mekanisme pengadaan, serta pola koordinasi antar instansi dalam proyek infrastruktur strategis.
Rombongan Pemprov Sulsel dipimpin Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur, SH., MH., didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Ir. Andi Ihsan, ST., MM., serta sejumlah pejabat teknis. Sementara Pemprov Sulteng diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Tengah, Dr. Fahrudin Yambas, M.Si., didampingi pimpinan perangkat daerah terkait, termasuk Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, serta pejabat Biro Pengadaan Barang dan Jasa. *
