PALU, CS – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menerima audiensi Forum Likuefaksi Balaroa di ruang kerjanya, Jumat (9/1/2026).
Audiensi tersebut membahas kelanjutan penanganan kawasan terdampak likuefaksi Balaroa pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Kota Palu tahun 2018, khususnya rencana pemanfaatan kawasan sebagai Memorial Park.
Pertemuan dipimpin Ketua Forum Likuefaksi Balaroa, Abdul Rahman Kasim, serta dihadiri tokoh agama Husen Habibu dan sejumlah perwakilan masyarakat korban bencana likuefaksi Balaroa.
Dalam pertemuan itu, Forum menyampaikan aspirasi masyarakat yang hingga kini masih menaruh harapan besar pada komitmen pemerintah untuk menjadikan kawasan Balaroa sebagai taman memorial.
Abdul Rahman Kasim menyebutkan, kawasan Balaroa memiliki nilai sejarah dan kemanusiaan yang tinggi karena masih terdapat ratusan korban yang belum berhasil dievakuasi.
Ia menegaskan, sejak awal pemerintah telah menyatakan kawasan tersebut tidak lagi dibangun permukiman dan diarahkan menjadi ruang mengenang tragedi kemanusiaan.
“Kami datang menyampaikan aspirasi masyarakat Balaroa. Kawasan ini bukan lagi untuk hunian, melainkan dijadikan Memorial Park sebagai pengingat tragedi kemanusiaan yang menjadi sejarah dunia,” ujar Abdul Rahman.
Ia juga menjelaskan, para korban likuefaksi kini tersebar di sejumlah hunian tetap dan hunian sementara dengan jumlah mencapai ribuan jiwa.
Forum Likuefaksi Balaroa dibentuk sebagai wadah persaudaraan korban bencana untuk memperjuangkan solusi yang bermartabat dan berkeadilan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Balaroa.
Ia menegaskan kesepakatannya bahwa kawasan likuefaksi tidak lagi digunakan untuk pembangunan perumahan, melainkan ditata sebagai taman memorial yang rapi dan humanis.
“Saya sepakat, kawasan itu sangat tepat dijadikan taman memorial. Bukan untuk hunian lagi, tetapi sebagai tempat mengenang, berziarah, dan edukasi kebencanaan bagi generasi mendatang,” kata Anwar Hafid.
Gubernur juga mendorong masyarakat untuk membentuk yayasan atau ikatan persaudaraan sebagai badan pengelola kawasan, mengingat lahan tersebut merupakan milik warga.
Pemerintah Provinsi Sulteng, kata dia, dapat memberikan dukungan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Anwar Hafid mengungkapkan rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk membangun museum kebencanaan sebagai pusat dokumentasi tragedi gempa, tsunami, dan likuefaksi Palu 2018, yang direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2027.*
Editor: Yamin
