JAKARTA, CS – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap 301 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang belum juga berproduksi meski telah menyelesaikan tahap eksplorasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan ultimatum pencabutan izin bagi kontraktor yang tidak segera merealisasikan produksi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurut Bahlil, ratusan blok migas tersebut telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD), namun belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
“Yang sudah PoD yang tidak jalan saya kasih ultimatum. Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi tapi tidak jalan-jalan. Kalau tidak, ya dicabut,” tegasnya.
Langkah tegas ini ditempuh untuk mengamankan target produksi nasional yang terus menghadapi tekanan. Pemerintah tidak ingin kasus serupa terjadi seperti pada pengembangan Blok Masela yang memakan waktu panjang sebelum memasuki tahap produksi.
Dukungan percepatan eksplorasi juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno. Ia menilai penurunan lifting migas akan sulit dihindari jika Indonesia masih bertumpu pada sumur-sumur tua dengan biaya keekonomian yang semakin tinggi.
“Untuk mencapai kenaikan lifting migas diperlukan eksplorasi dan drilling dalam jumlah besar. Sumur-sumur kita rata-rata sudah tua,” ujarnya.
Eddy menambahkan, target produksi 1 juta barel per hari pada 2029–2030 membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar, terutama karena cadangan migas baru banyak berada di laut dalam (deep sea). Ia mendorong pemerintah menarik kembali investor global dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Tiongkok.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas berpotensi terus menurun tanpa temuan cadangan baru.
Merespons hal tersebut, SKK Migas meluncurkan program “Triple 100” yang menargetkan pengeboran 100 sumur eksplorasi pada 2026. Sementara itu, Kementerian ESDM akan melelang 110 wilayah kerja migas baru tahun ini, meningkat dibandingkan 75 blok pada 2025.
Sebagai gambaran, realisasi lifting minyak nasional sepanjang 2025 tercatat 605,3 ribu barel per hari (bph). Meski memenuhi target APBN, pemerintah menilai mempertahankan, apalagi menaikkan angka tersebut memerlukan langkah tegas terhadap blok-blok migas yang belum produktif.
Dengan ultimatum ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa kontraktor yang tidak serius mengembangkan bloknya berisiko kehilangan izin, di tengah kebutuhan mendesak menjaga ketahanan energi nasional dan penerimaan negara.*
