PARIMO,CS – Keterbatasan fiskal, penanganan bencana banjir, dan persoalan pertambangan menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan koordinasi antara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis (29/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parimo tersebut menjadi ruang komunikasi antarlembaga untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah provinsi terhadap kebutuhan kabupaten.

Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, didampingi anggota DPRD Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng. Ia berharap koordinasi tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Erwin memaparkan keterbatasan ruang fiskal sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Tingginya kebutuhan belanja pegawai berdampak pada kemampuan anggaran untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

Di sisi lain, kebutuhan penanganan bencana alam, khususnya banjir, turut menambah beban keuangan daerah. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintahan agar upaya kesiapsiagaan, penanganan bencana, dan pemulihan infrastruktur terdampak dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengharapkan dukungan berupa alat berat untuk menunjang penanganan bencana serta mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak.

Selain persoalan fiskal dan kebencanaan, isu pertambangan turut menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Pemerintah kabupaten mengharapkan dukungan DPRD provinsi untuk memperkuat koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertambangan, terutama terkait tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pertemuan ini, kedua pihak diharapkan dapat memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dengan kebijakan pemerintah provinsi.

Sinergi tersebut diperlukan agar dukungan terhadap daerah dapat lebih terarah, baik dalam menghadapi keterbatasan anggaran, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, maupun mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam secara tertib dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Parimo. *