BANGGAI, CS – Aktivitas bongkar muat konteiner di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom saat ini tengah menjadi sorotan. Selain diterpa isu rencana pemindahan, pelabuhan yang beroperasi full sejak 2023 itu masih terus dilalui kendaraan umum.
Dengan berstatus sebagai obyek Vital Nasional, aktivitas pada pelabuhan bongkar muat konteiner itu harus menerapkan aturan dan standar pengamanan tingkat tinggi yang sangat ketat guna mencegah terjadinya hal-hal fatal yang merugikan ribuan pengguna jalan.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulteng, Chaerul Salam kepada sejumlah pewarta mengatakan bahwa seharusnya aktivitas di Pelabuhan Tangkiang dapat dievaluasi kembali oleh Dirjen Perhubungan Laut dan pemerintah daerah.
“Saya menyarankan kepada pemerintah daerah, khususnya Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi kembali aktivitas di Pelabuhan Tangkiang itu,” ujar Chaerul, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, ada banyak hal yang harus diperhatikan demi keselamatan bersama, khususnya bagi pengendara yang setiap hari melintas dikawasan pelabuhan Tangkian.
Jika itu tidak cepat disikapi oleh pihak Dirjen Perhubungan Laut dan pemerintah daerah, maka sama halnya membiarkan adanya aktivitas yang telah menyalahi prosedur.
“Kalau saya melihat, pelabuhan Tangkian itu seperti dipaksakan beroperasi, karena masih banyak yang belum fasilitas penunjang yang kurang,” tandasnya.
Ditegaskan Chaerul, pengoperasian pelabuhan Tangkian itu jangan dipaksakan hanya karena desakan kelompok tertentu, tapi harus didasarkan pada prosedur yang berlaku.
Masih katanya, saat ini masih ada fungsi-fungsi yang terabaikan, khususnya keselamatan ribuan pengendara yang setiap hari melintas dalam areal pelabuhan.
“Siapa yang bisa jamin kalau nanti tidak ada insiden yang terjadi di areal pelabuhan itu, karena setiap hari orang dari Luwuk ke Batui atau Toili itu sering lewat, jangan sampai ada kelalaian terjadi baru kita saling menyalahkan,” tandasnya.
Kekhawatiran itu diungkap Chaerul bukan tanpa dasar. Sebab aktivitas bongkar muat konteiner di pelabuhan Tangkian itu menggunakan alat berat. Sehingga jangan ada prosedur yang sengaja diabaikan hanya dengan alasan lain, padahal ketika sesuatu hal fatal terjadi, tidak ada yang mau bertanggungjawab malah saling melempar.
“Saya mendesak pemerintah daerah dan pihak penyelenggara pelabuhan Luwuk segera mengambil tindakan, dan masalah ini akan kami laporkan ke Dirjen Perhubungan Laut,” tutupnya.**
Reporter: Amlin



