PALU, CS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu mendorong penguatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyinkronkan data kependudukan, sebagai salah satu dasar dalam proses penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD.

Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Refleksi Pelaksanaan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara daring melalui Zoom, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Sulteng.

Dalam kesempatan itu, KPU Kota Palu turut memberikan kontribusi melalui pemaparan narasumber Ahmad S. Mahmud, S.IP., M.A.P., Staf Sekretariat KPU Kota Palu, yang menyampaikan sejumlah catatan dan evaluasi pelaksanaan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD.

Pada forum tersebut, Plt. Kasubbag Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum, Syahrul, menyoroti pentingnya validitas dan pemutakhiran data kependudukan, terutama menyikapi perpindahan domisili masyarakat pascagempa dan bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah.

Ia mengungkapkan, masih terdapat data kependudukan di Kota Palu yang belum diperbarui akibat perpindahan tempat tinggal masyarakat setelah bencana.

Syahrul mencontohkan kondisi di Kabupaten Sigi, ketika masih terdapat warga yang secara administrasi memiliki KTP Kota Palu, tetapi telah menetap di hunian tetap (huntap) di luar wilayah Kota Palu.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena validitas data kependudukan berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang menjadi salah satu dasar dalam penataan dapil dan penentuan alokasi kursi DPRD.

Karena itu, ia menyarankan agar KPU di masing-masing daerah memperkuat koordinasi dengan Dukcapil setempat guna memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan, memperbarui informasi perpindahan penduduk, serta menyinkronkan data dengan basis data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan persoalan perbedaan data akibat perpindahan domisili masyarakat dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Kegiatan refleksi ini juga menjadi ruang evaluasi bagi seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan merumuskan langkah perbaikan dalam pelaksanaan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD ke depan.

KPU Kota Palu berharap penguatan koordinasi lintas instansi dan akurasi data kependudukan dapat mendukung proses penataan dapil dan alokasi kursi DPRD yang lebih akurat, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *