Ketika orang ramai membicarakan soal pandemi. Yang terlintas dipikiranku. “Kalau kita gagal berfikir cepat, vaksin akan jadi bentuk ketergantungan baru. Sekali saja negeri produsen ancam embargo vaksin, kejang-kejanglah kita,”.
Dulu, embargo seringkali berkaitan dengan urusan logistik dan alutsista. Biasanya, negara yang dianggap militernya kerap menggunakan senjata untuk pelanggaran HAM, negara produsen akan melakukan embargo alutsista.
Demikian pula dengan logistik, terutama input industri. Negara-negara yang dianggap kebijakan dalam negerinya tidak menguntungkan negara produsen. Misalnya, berbeda haluan ekonomi politik. Maka peringatan embargo dilakukan.
Dalam urusan perdagangan yang lebih luas. Perang tarif, boikot produk, menjadi bagian lain dari bentuk embargo. Hal inilah yang disebut dengan mengelola keunggulan untuk tukar menukar barang dan kebutuhan sebuah negara.
Vaksin, menjadi kebutuhan mendesak karena dianggap sebagai jawab atas peliknya urusan pandemi. Kebetulan tidak satu pun negara bisa tanpa vaksin.
Padahal kita sadar, kesulitan terbesar dari sebuah produk adalah kemana pasar yang akan dituju. Kita adalah salah satu target pasar dari vaksin itu.
Dinamika Pandemi
Laporan-laporan jumlah kematian jiwa, dan sebaran pandemi Covid-19 telah menyibukkan negara untuk melakukan tindakan preventif. Segala bentuk pencegahan dilakukan, termasuk sosialisasi hidup sehat dengan tiga hal, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.
Dalam level kebijakan, negara sibuk mengatur paket stimulus ekonomi. Relaksasi pajak, insentif industri, dan pengurangan bea masuk barang diberlakukan. Separuh anggaran APBN dialokasikan untuk dana stimulan dampak Covid-19.
Ragam rupa model pendekatan. Dana stimulan dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai, PKH, Sembako dan lain-lain. Pembagian masker gratis disusul oleh lembaga-lembaga nirlaba. Semua itu difokuskan untuk mencegah dampak yang lebih buruk.
Bahkan hingga kini, pemotongan dana alokasi umum dilakukan dalam bentuk refocusing anggaran. Sebagian besar anggaran pemerintah daerah yang disusun dengan asumsi dana transfer, sebagian telah ditarik kembali. Sekali lagi demi stimulasi anggaran pandemi.
Soal-soal yang lebih urgen dan jangka panjang tentu tidak menjadi prioritas. Selain karena anggaran yang memang minim, fokus untuk menyiapkan vaksin, rasanya berbenturan dengan tendensi bisnis global.
Indonesia Pasar Vaksin
Indonesia tidak perlu diurai lagi. Jumlah penduduknya hanya bisa bersaing dengan US, Tiongkok dan India. Jumlah populasi yang mencapai 270 juta adalah pasar yang amat besar untuk semua jenis produk.
Tidak terkecuali Vaksin. Asumsinya tentu jika dipukul rata, setahun dibutuhkan lebih dari 500 juta vaksin. Itu kalau kita ambil asumsi bahwa orang divaksin mungkin dua kali setahun. Bisa jadi lebih. Agar mereka dipastikan benar-benar kebal dan bebas dari ancaman Covid-19.
Vaksin tentu saja akan menjadi bentuk ketergantungan baru. Sebab sampai dengan hari ini, kita belum bisa mendapatkan produk asli dalam negeri. Vaksin sebagai produk yang diakui lolos uji, dan dapat dijadikan rujukan vaksin secara global.
Ketergantungan Baru
Impor produk vaksin menjadi pilihan. Kita harus menunggu tiga puluh tahun kemudian untuk memastikan vaksin yang beredar sekarang telah berubah jadi obat generik. Terlepas dari negara manakah kita mengimpor vaksin. Tetapi itulah wajah ketergantungan negara di masa depan.
Kebijakan sektor kesehatan akan sangat dipengaruhi oleh hal ini di masa depan. Proses vaksinasi yang sedang berlangsung sekarang. Mungkin akan semakin mempercepat ketergantungan.
Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin lagi memikirkan meneliti vaksin setelah serbuan produk yang mungkin lebih murah telah membanjiri pasar. Tidak ada pengusaha yang mau membiayai riset di tengah produk telah membanjir.
Prinsip suplay and demand adalah “ayat suci” perdagangan yang dipegang kuat para pengusaha. Tentu lebih baik jadi importir ketimbang bangun baru.
Bayangkanlah, jika tiba-tiba vaksin diembargo? **
Penulis : Andika
