SULTENG, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) merelokasi anggaran belanja modal dan barang untuk penanganan pandemi Covid-19.
Anggaran belanja modal dan barang itu berupa proyek-proyek yang belum ditender untuk dibatalkan pelaksanaannya.
“Anggarannya dialokasikan seluruhnya untuk menyelesaikan rehab dan rekon pasca bencana, untuk biaya penanganan covid, dukungan anggaran Operasi Madago Raya, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat,” ucap Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, dalam Rapat Penanganan Covid-19, bersama Tim Satuan tugas (Satgas) Covid Provinsi Sulteng, Selasa 27 Juli 2021.
Rapat tersebut, Gubernur didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Faisal Mang , Plt Stap Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rohani Mastura dan Satgas Penanganan Covid -19 Provinsi Sulteng.
Pada kesempatan itu Gubernur Sulteng menyampaikan, melihat perkembangan yang terkonfirmasi Covid -19 di Sulteng sangat tinggi. Maka, kebutuhan anggaran sangat besar.
“Kebijakan ini saya ambil karena tidak ada gunanya pemerintah ada kalau tidak bisa menyelesaikan masalah masyarakat,” kata Cudy.
Gubernur menyampaikan, kedepan dirinya akan mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan peran Puskesmas, berperan menjalankan fungsi promotif peningkatan kesehatan masyarakat, tidak boleh hanya penanganan.
Dikesempatan itu, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulteng, I Komang Adi Sujendra menyampaikan, penanganan covid pada bidang kesehatan selama ini sudah berjalan baik sesuai intruksi Mendagri No 1 sampai dengan 26 saat ini. Tetapi yang menjadi masalah di hulu dalam hal kepatuhan masyarakat, sehingga terjadi peningkatan kasus, termasuk kasus kematian .
Kata dia, saat ini tempat tidur perawatan sudah melebihi kapasitas yang tersedia. Sementara RS swasta kewalahan untuk melakukan perawatan pasien Covid, karena Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, contohnya RSUD Madani kapasitas tempat tidur yang tersedia ada 120, sementara pasien sudah mencapai 150. Demikian juga RS Undata sudah melebihi kapasitas.
Ketersediaan obat -obatan juga sudah mulai menipis, demikian juga ketersediaan oksigen sangat terbatas, sementara pemasukan oksigen sangat terbatas, dan kebutuhan lainnya sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65 Miliar.
Atas hal masalah tersebut, Gubernur langsung meminta kepala BPKAD , menyediakan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan Covid dan dukungan pemenuhan RS, serta kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Kita harus memberikan supporting kepada kabupaten/kota untuk memaksimalkan penanganan Covid. Saya minta segera buat usulan untuk pembelian 0bat-obatan, kedepan yang isolasi mandiri harus diberikan obat dan pembelian oksigen. Kita harus membantu masyatakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti beras , saya sudah perintahkan Kadis Sosial untuk mendistribusikan beras untuk masyatakat,” tegas Gubernur.
Dipenghujung, Gubernur menginstruksikan agar penyuluhan dan penertiban masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan terus ditingkatkan.
“Saya harapkan kepada kita semua agar terus tingkatkan peran kita untuk memastikan bahwa Pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Masyarakat,” tandasnya. **
