Tegas, Bupati Banggai Akan Beri Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan LKS Tripartit, di Salah satu hotel di Kota Luwuk, Selasa 19 April 2022. (FOTO : channelsulawesi.id)

BANGGAI, CS – Bupati Banggai Ir.H.Amirudin menegaskan kepada seluruh perusahaan agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Jika itu tidak dilakukan maka, perusahaan yang bersangkutan akan kenakan sanksi tegas.

Penegasan itu disampaikan Bupati saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, di Salah satu hotel di Kota Luwuk, Selasa 19 April 2022.

Bacaan Lainnya

Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banggai, Bupati menyarankan agar perusahaan wajib melakukan itu sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 1.

Baca Juga :  Ini Imbauan Kapolres Tolitoli Menjelang Pergantian Tahun

“Saya mengharapkan kepada setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Banggai, agar membayarkan THR sebelum lebaran,” kata Bupati.

Mengingat pemberian THR merupakan kewajiban setiap perusahaan yang harus dilaksanakan, maka sebagai kepala daerah dia telah menyampaikan jika masih ada perusahaan yang tidak mentunaikan sesuai ketentuan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

“Kalau sampai pada hari lebaran nanti perusahaan belum membayarkan THR karyawan, maka saya tegaskan tidak akan diberikan pelayanan administras termasuk kepemilikan dokumen perusahaan,” tegas Amirudin.

Pernyataan Bupati Amirudin tersebut berkenaan dengan adanya penegasan dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah.

Baca Juga :  Peyaluran Dana Stimulan di Donggala Sudah Mencapai 99,85 Persen

Dalam sejumlah siaran persnya, Ida Fauziah menegaskan jika setiap perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan pada Lebaran 2022 ini.

Menurutnya, THR keagamaan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

“THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker pekan kemarin. (AMLIN)

Pos terkait