SULTENG,CS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Rehab-Rekon Pasca Bencana 28 September 2018 DPRD Sulteng menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dari lembaga terkait, yang bertempat di ruang sidang utama DPRD Sulteng Senin 20 Juni 2022.
RDP tersebut dipimpin Ketua Pansus Yahdi Basma dan anggota lainnya, Ridwan Yalidjama. Enos Pasaua, Elisa Bungga Allo dan I Nyoman Slamet.
RDP dihadiri OPD dan Instansi terkait Kepala Bappeda, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Sulteng, BPBD Sulteng, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, Kantor Wilayah ATR/BPN, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sulteng dan Kantor ATR/BPN Kota Palu.
RDP tersebut menfokuskan pada penyelesaian Hunian Tetap (Huntap) yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Menurut Laporan dari Kepala Bapeda bahwa Total keselurahan rumah rusak 34.068 yang terdiri dari Rusak ringan, berat dan Hilang, dari data tersebut sisanya yang belum tertangani 13.666
Penyelesaian tersebut adalah gabungan dari mekanisme pemberian stimulan dan Huntap yaitu gabungan eksitu dan insitu.
Untuk Insitu dari mekanise stimulan , Kota Palu berakhir stimulan 25 juli 2022 begitupun kabupaten Sigi.
Dilaksanakan, seperti Tondo 1 budha suci 1500, 11 unit Pemerintah Surabaya, aha centre 100 dengan total 1.611 unit.
Kemudian Huntap Kelurahan Duyu sebanyak 232. Tondo 2 dan Talise yang belum terbangun. Yakni sebanyak 1.238 masing-masing di Tondo 2, Talise 776 serta Petobo 663 unit.
Yahdi Basma dalam kesempatan itu menyebut pihak ingin fokus pada penyelesaian masalah Huntap.
Sebab berdasarkan data yang ada pada dirinya, kebutuhan Huntap sebanyak 11.788. Namun sampai dengan akhir 2020 tidak terseleasaikan karena salah satu faktornya adalah alas hukumnya yaitu Unpres no 10 tahun 2018 belum diperpanjang.
“Berapa sudah yang kita sudah penuhi dari data 11.788? Agar kita dapat sampaikan kepada publik karena itu yang terpenting. Penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab pemerintah.Kita harus serius sebab masih ribuan orang diluar sana yang menjadi korban yang sampai hari ini belum jelas tempat tinggalnya,”kata Yahdi.
Semen berdasarkan BPBD, bahwa Huntap itu terbagi dalam 3 kategori yakni Huntap kawasan, satelit dan Huntap mandiri. Dimana perencanaan pembangunan huntap sebenarnya adalah 8.788 bukan 11.788
Untuk huntap kawasan sudah selesai dibangun oleh beberapa NGO, Seperti Budha Suci, Aha centere sebanyak 1.611 yang berada ditondo 1, untuk duyu itu 232 oleh PUPR, sedangakan Pombewe jumlahnya 1.200 yang mana total dari pembangunan huntap adalah 3.043 yang sudah terbangun sehingga menyisahkan 5.745 huntap yang belum terbangun.
Dengan adanya perbedaan data tersebut Ridwan Yalidjama menyimpulkan penyelsaian bencana di Sulteng merupakan yang paling buruk. Sebab sampai hari ini masih ada masyarakat di Huntara yang belum terdaftar sebagai penerima Huntap.
“Kita memang perlu mengikuti regulasi. Tapi kemanusiaan yang lebih utama,”jelasnya.
Sementara itu Kepala Balai Sarana Pemukiman Sulteng Sahabuddin membenarkan bahwa skenario untuk pemenuhan Huntap adalah 8.788.
“Data yang ada sama kami betul, sehingga Huntap ini untuk dianggarkan world bank, terdiri dari dua skenario NSUP CRCP yang mana skenario berhasil membangun 1.679 Huntap terdiri dari huntap kawasan. (***)
