SULTENG,CS – Komisi I, II dan IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, (Sulteng) melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) dalam daerah di Kabupaten Banggai, Jumat 1 Juli 2022 di Kantor Bupati Banggai.
Korkom dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu. Rombongan diterima Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka.
Dalam rombongan Korkom ikut serta Sekretaris Komisi I Ronald Gulla, Sekretaris Komisi II Irianto Malinggong, Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet dan anggota komisi IV masing-masing Ibrahim A Hafid, Winiar Lamakarate dan Ismail Junus.
Pertemuan dengan pemerintah Banggai itu, membahas sejumlah permasalahan diantaranya dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB), aset daerah, pegawai honorer, modal di Bank Sulteng untuk peningkatan layanan, persoalan peningkatan kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK).
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengapresiasi pertemuan tersebut. Sebab, banyak persoalan di Banggai yang butuh sinergitas dengan pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng utamanya dukungan dari DPRD.
Pihaknya kata Amirudin berharap ada sinergitas terkait beberapa hal yang mencuat dalam pertemuan ingin Seperti DOB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan hal-hal lain.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan ini mendapat dukungan dari DPRD Sulteng sehingga visi misi pemerintah Kabupaten Banggai dapat terealisasi,” ujar Bupati kepada tim Humpro DPRD Sulteng sesaat setelah pertemuan.
Sementara itu, Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu mengpresiasi pertemuan tersebut apalagi diterima langsung oleh Bupati Banggai berserta OPD. Apalagi dalam pertemuan tersebut terjadi dialog dan komunikasi yang sangat baik.
“DPRD Sulteng mendukung apa yang diinginkan Bupati Banggai, mulai dari aset daerah, honorer, hingga pemekaran daerah,”tutur Sri Lalusu.
Politikus PDIP itu juga mendukung penuh paparan bupati terkait lahirnya sejumlah DOB di Banggai. Seperti DOB Batui-Toili, DOB Tompotika Raya, DOB Bunta.
Dimana sesuai penjelasan Bupati semua itu dimekarkan bukan untuk memecahkan tetapi untuk meningkatkan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi I Ronald Gulla dalam kesempatan itu mendorong Pemda Banggai memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Dimana Pemda Banggai dapat menambah fasilitas pendukung seperti tempat hiburan, mall dan bioskop.
Sekretaris Komisi II juga memberikan pandangannya terkait pemanfaatan dana transfer daerah dari pemerintah pusat maupun Pemprov Sulteng. Termasuk mengajak seluruh anggota dewan provinsi bekerjasama guna meningkatkan kearifan lokal.
Di ruang pertemuan yang sama, Sekretaris Komisi IV, I Nyoman Slamet juga menyampaikan BLK harus menghasilkan dan meningkatkan aset dan SDM yang lebih baik.
Terkait pariwisata, Nyoman Slamet mendorong pemda Banggai untuk membentuk payung hukumnya, termasuk Perda kebudayaan karena itu berkaitan dengan pengembangan kemajuan daerah. Dia juga menyarankan agar OPD Pendidikan dan Kebudayaan dibuat berdiri sendiri.
Selanjutnya terkait DOB, Anggota Komisi IV Ismail Yunus juga mengaku mendukung.
Menurutnya, semangat untuk pemekaran daerah harus semua ikut andil dalam proses penentuan di DPRD. Khususnya untuk Tompotika Raya, Batui dan Bunta.
DPRD Sulteng mendorong dengan cepat pemekaran dengan tujuan menaikkan status Kabupaten Banggai dan secepatnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat.(***)
