POSO, CS – Puluhan kaum ibu di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang mengatasnamakan dari front Solidaritas untuk Poso turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi dan sekaligus penggalangan dana untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso.
Aksi tersebut tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas situasi urgensi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, terutama perempuan yang ada di Poso. Karena tidak adanya dokter spesialis kandungan di RSUD setempat.
Mengambil star dari pusat pertokoan Kota Poso, Jumat 19 Agustus 2022, puluhan ibu-ibu berdaster dengan balon di dalam baju layaknya orang hamil, bergerak menuju gedung DPRD Poso untuk menyampaikan orasinya.
Sambil berjalan, para pendemo berteriak protes kepada Bupati Poso, dr. Verna GM Inkiriwang yang dinilai tidak mampu mengatasi kesediaan dokter kandungan di RSUD Poso. Masapun menyampaikan yel- yel warga Poso dilarang hamil ataupun melahirkan. Karena RSUD Poso tidak serius merekrut dokter ahli kandungan, yang mengakibatkan pasien melahirkan harus di rujuk ke RSU Parigi atau Rumah Sakit di Palu.
“Ketiadaan dokter kandungan hampir 6 bulan lebih di RSUD Poso ini secara halus sama saja mau bilang orang Poso dilarang melahirkan,” ucap salah satu pendemo.
Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Suntuwu Maroso Poso, Evani Hamsah dihadapan para anggota DPRD Poso menyampaikan, dengan tidak adanya dokter kandungan di RSUD Poso membuat perempuan-perempuan di Poso sangat menderita. Menurutnya, hal ini lebih diperparah lagi dengan tidak adanya perhatian Pemerintah Daerah atas kondisi tersebut.
Ditambahkan, penggalangan dana yang dilakukan oleh para masyarakat di Poso saat ini, merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi layanan kesehatan di RSUD Poso.
Kata dia, dari data solidaritas perempuan yang telah dihimpun, terdapat 27 perempuan yang mengalami kondisi kesulitan dalam menerima pelayanan kesehatan.
“Ketiadaan dokter kandungan di Poso yang dibalas dengan rencana pembangunan Rumah Sakit baru melalui peminjaman dana kepada pihak ketiga, dimana langkah tersebut sangat tidak tepat. Maka dari itu, melalui kesempatan ini kami Front Solidaritas Untuk Poso menolak dengan tegas atas rencana pembangunan tersebut,” tegas Eva.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso, Romy S. Alimin yang menerima perwakilan peserta aksi mengatakan, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan para pendemo.
Menurutnya, terkait kekosongan tenaga dokter ahli kandungan di RSUD Poso, Komisi I DPRD Poso telah beberapa kali mengundang Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan penjelasan pihak Dinas kesehatan, bahwa tidak adanya dokter kandungan di RSUD Poso salah satunya diakibatkan oleh insentif yang dianggap terlalu kecil.
“Kita sudah tindak lanjuti keluhan masyarakat Poso terkait kekosongan dokter Kandungan, intinya terkendala pada insentif, maka dari itu melalui anggaran perubahan Pemda telah menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk diberikan kepada dokter kandungan,” terang Romy.
Usai menyampaikan aspirasi dihadapan anggota DPRD Poso,puluhan kaum dengan pengawalan ketat anggota Kepolisian Resort Poso langsung membubarkan diri dengan tertib. (AC)
