BANGGAI, CS – Ketua DPRD Banggai, Suprapto N, memberi tanggapannya tentang pengadaan 3 unit Exavator tipe Komatsu PC 200, dan sering jebolnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepada wartawan, ia mengatakan harus ada evaluasi oleh pimpinan. Agar alasan Dinas PUPR penambahan alat untuk menopang PAD, adalah hal wajar selama itu untuk kepentingan daerah dan orang banyak. Namun harus ada instrumen sebagai acuan.
Kata Suprapto, kika memang pembelian alat berat tersebut bukan menjadi kebutuhan yang harus segera diadakan, maka tidak perlu dipaksakan. Karena menurutnya, pengadaan alat berat itu harus ada perencanaan yang matang.
Instrumen dimaksud Suprapto adalah semacam keputusan Bupati untuk menjadi acuan teknis di lapangan. Dengan dibuatkan kepetusan Bupati tersebut, maka pengelolaan PAD bisa dicapai dengan dukungan peralatan yang dimiliki PUPR saat ini.
“Harus ada keputusan Bupati, jangan sampai mengadakan alat tanpa ada instrumennya, sama saja memberikan peluang pengelolaan retribusi mencapai PAD disalah gunakan,” ujarnya.
Sehingganya, sebagai pimpinan DPRD, Suprapto berinisiatif untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak termasuk pimpinan daerah untuk mengevaluasi kinerja PUPR.
Dan jika perlu, khusus untuk pengelolaan PAD dari UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu, dibuatkan surat keputusan tersendiri oleh Bupati Banggai, agar semua sewa alat dibayarkan langsung ke Bank.
“Jangan sampai tujuan pengadaanya tidak jelas. malah membuat anggaran daerah mubazir. Saya akan memanggil rapat untuk mengevaluasi bersama komisi 3 karna berkaitan dengan PAD,” kata Sekretaris DPC PDI Banggai yang merupakan Aleg 3 periode asal Dapil Empat.
Selain Ketua DPRD, sorotan miring kepada Dinas PUPR juga datang dari Koordinator Aliansi Generasi Peduli Kearifan Lokal (AGPKL) Kabupaten Banggai, Hasrudin Laseni.
Ia mengatakan, jika mendasari beberapa kejanggalan dalam pengelolaan target dan capaian PAD pada Dinas PUPR selama ini, sepertinya harus diseriusi.
Rudin panggilan akrabnya menegaskan, jika management yang ada di instansi yang dipimpin Bambang Eka Sutedi, tidak dibenahi, maka jangan heran jika daerah akan mengalami kerugian miliaran rupiah setiap tahun.
Yang anehnya tambah Rudin, jangan sampai kerugian daerah malah meningkat hanya karena besarnya anggaran pemeliharan alat setiap tahun. Tapi sebaliknya tidak ada hasil yang seimbang karena ulah oknum.
“Kasus ini harus diseriusi, tidak bisa hanya didiamkan. Karena daerah sudah rugi miliaran tiap tahun hanya karena kebobrokan dalam pengelolaanya,” tandasnya.
Adanya kasus tersebut tambah Rudin, sama saja Dinas PUPR tidak punya perencanaan yang matang dalam merealisasikan setiap proyek yang bersumber dari APBD Tahun 2023, termasuk mengelola keberadaan 16 alat berat dan dump truck yang saat ini dimiliki.
“Yang pasti masalah ini jangan dipandang enteng. Bisa saja ada oknum yang sengaja memanipulasi laporan, agar biaya sewa alat masuk kantong pribadi dan tidak menambah PAD. Dan sudah tepat rencana Ketua DPRD untuk mengundang Dinas PUPR,” tandas mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banggai. (AMLIN)
