SULTENG,CS – Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulteng, Rosmini Batalipu mengatakan Fraksi PKB menyetujui Ranperda APBD Sulteng tahun 2024 dibahas pada tingkat selanjutnya. Meski begitu Fraksi PKB memberi sejumlah catatan terhadap rancangan APBD tersebut. Utamanya terhadap upaya pencapaian realisasasi terhadap target APBD serta penetapan Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Kabupaten Donggala.
Demikian Rosmini Batalipu membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Sulteng atas Ranperda APBD tahun anggaran 2024, Senin 16 Oktober 2023 di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Menurut Rosmini, rancangan APBD Sulteng tahun 2024, merupakan sebuah kebutuhan mendasar untuk dapat melaksanakan pembangunan secara sinergi dan penuh tanggung jawab. Karena itu diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif dan transparan. Dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dalam Ranperda APBD Sulteng 2024,kata Rosmini, target pendapatan daerah sebesar Rp4,867 triliun lebih. Terhadap target itu fraksi PKB mengingatkan Pemprov Sulteng untuk dapat mencapai target tersebut. Perlu kiranya diikuti peningkatan dan mematangkan kinerja satuan – satuan kerja, dengan didukung alat bantu yang memadai. Juga dengan sistem pengawasan yang ketat sehingga target pendapatan daerah tahun 2024 dapat terealisasi.
Kemudian soal rencana belanja daerah dalam Ranperda APBD Sulteng 2024, sebesar Rp5,418 triliun lebih. Dengan rincian, belanja operasi direncanakan Rp3,457 triliun lebih. Belanja modal direncanakan sebesar Rp1,226 triliun lebih. Rencana belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp725,240 miliar lebih
Fraksi PKB berharap rencana belanja pada APBD tahun 2024 ini mampu menjadi instrumen fiskal daerah dalam upaya untuk terus menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan akses pelayanan masyarakat serta dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan pengelolaan yang tepat sasaran serta sesuai kebutuhan masyarakat. Juga penerapan kebijakan yang lebih fokus dan terarah dengan memperhatikan kebutuhan – kebutuhan dasar yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan basis data yang akurat.
Rosmini melanjutkan, pada 4 Oktober 2023 silam, Wakil Presiden (Wapres) meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Terkait ini fraksi PKB berharap agar KPN di Sulteng mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Donggala dan Sulteng pada umumnya. Dengan tetap mengedepankan pengelolaan kawasan yang baik, sesuai dengan tata kelola yang baik pula.
Di antaranya, pelaksanaan pengelolaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah, memenuhi kaidah lingkungan dan hukum, kesesuain tata ruang wilayah, serta pelibatan masyarakat dengan tetap menjaga keluhuran nilai – nilai dan kearifan lokal. Karena bagi fraksi PKB, kemandirian pangan harus satu tarikan nafas dengan kesejahteraan petani dan nelayan. (TIM)
