PALU, CS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menemui Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, membahas rencana Pemerintah Provinsi yang akan memindahkan Ibukota Poso ke Pamona dan menjadikan Poso Kota Madya.
Rombongan DPRD Poso terdiri dari Ketua DPRD, Sesi Kristina Mareda, Wakil ketua, Muhamad Yusuf, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dahri Saleh, dan pejabat terkait lainnya.
Pertemuan itu dilaksanakan, di Ruang kerja gubernur, Rabu 15 Mei 2024.
Dikesempatan itu, Gubernur mengaku bergembira menerima kunjungan rombongan Ketua DPRD Poso, terlebih membahas rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Poso.
Kata Gubernur, rencana itu adalah bagian jangka panjang untuk mengakselerasi Poso menjadi provinsi baru di masa depan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Poso, Muhamad Yusuf, berharap rencana DOB di Poso mesti dikaji dengan cermat.
Ia memprediksi bahwa pemindahan Ibukota Kabupaten Poso ke Pamona akan menghambat pelayanan dari beberapa wilayah yang tidak masuk dalam Kotamadya Poso.
“Masyarakat dari wilayah Poso Pesisir Utara sebagai contoh kecil, harus bepergian lebih jauh ke Pamona, untuk berurusan di Kabupaten induk,” ucap Yusuf.
Menjawab itu, Gubernur menyampaikan, bahwa Poso sebagai salahsatu kabupaten tertua di Sulteng, memiliki 13 kecamatan, dengan luas wilayah lebih dari 23 KM. Maka, orang nomor satu di Sulteng itu memiliki beberapa opsi pemekaran untuk dikaji.
“Karena itu, agar tidak gegabah maka perlu dilakukan dahulu studi kelayakan Daerah Otonomi Baru untuk menganalisanya dari berbagai perspektif,” katanya.
Selanjutnya Gubernur meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terus berkoordinasi dengan BRIDA dalam penyiapan studi kelayakan terkait masalah tesebut.
“Saya yakin Poso punya masa depan dan semoga bisa menjadi provinsi dalam 20 sampai 30 tahun lagi,” tandas Gubernur **
