BANGGAI, CS – Keberadaan JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi atau JOB Tomori rupanya belum memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Banggai, khususnya warga yang berada disekitar tapak projek.
Hal itu diungkap langsung Sekretaris Komisi I DPRD Banggai, Ibrahim Darise dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Banggai, Rabu 5 Juni 2024.
Menurut Ibrahim Darise, sebagai perusahaan hulu migas yang beroperasi di Kabupaten Banggai, JOB Tomori jangan semena mena meskipun perusahaan tersebut milik pemerintah.
Apalagi berdasarkan pengakuan ada desakan dari Aliansi Kelompok Masyarakat Sekitar Proyek, yang mengatakan jika perusahaan telah memicu kerusakan sejumlah infrastruktur dan tidak memberdayakan warga sekitar termasuk tidak transparan dalam melakukan rekruitmen tenaga kerja.
Adapun gerakan yang dilakukan aliansi saat ini, politisi PAN itu juga tidak menyalahkan. Ia berpendapat, jika perusahaan tidak transparan dalam melakukan rekrutmen dan tidak memberdayakan perusahaan lokal, maka silahkan masyarakat melakukan demo untuk menyampaikan aspirasinya selama tidak melakukan tindakan anarkis.
“Silahkan demo perusahaan kalau tidak memberikan dampak dan manfaat bagi warga sekitar. Saat ini masih begitu banyak anak-anak kita yang pengangguran. Untuk itu, perusahaan harus profesional melakukan rekrutmen,” ujarnya.
Menyinggung soal Program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan harus transparan dan profesional serta program yang dibuat juga harus berkesinambungan untuk jangka panjang. Sebab kata Ibrahim, ia belum mendapatkan informasi tingkat keberhasilan dari program CSR tersebut.
“Belum ada saya dengar desa yang sukses dengan CSR perusahaan,” tandasnya.
Hal serupa disampaikan anggota Komisi 1, Bahtiar Pasman. Ia juga mempertanyaakan tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan seakan tidak terlihat. Apalagi menyangkut persoalan ketenaga kerjaan.
“Harusnya perusahaan banyak melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah,” tekannya.
Ditambahkan politisi PKB tersebut bahwa, tugas lembaga DPRD hanya memfasilitasi setiap masalah yang ada. Hingganya dia
berharap kepada perusahaan agar jangan ada yang ditutup tutupi. Apalagi ketika ada masalah masalah sosial yang membuat masyarakat sekitar industri terganggu.(Amlin)
