PALU, CS – Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 2024 menyoroti beberapa poin penting yang menjadi keluhan dan kebutuhan mendesak masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng).
Salah satu isu yang paling serius adalah kelangkaan pupuk yang terus menghambat produksi panen petani.
Berdasarkan data, 14 persen masyarakat Sulteng menyebut kelangkaan pupuk sebagai masalah serius.
Keberhasilan dalam usaha tani sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi, dengan pupuk menjadi salah satu yang sangat krusial. Namun, hingga kini, keberadaan pupuk masih bermasalah.
Bakal calon Gubernur Sulteng, Ahmad Ali, turut menyoroti temuan survei tersebut. Sebagai sosok yang akrab dengan dunia pertanian melalui berbagai upaya pengembangan budidaya melon di Sulteng, ia menilai bahwa masalah kelangkaan pupuk harus segera diatasi.
“Jika tidak ditanggulangi, maka kegagalan untuk mensejahterakan petani tidak bisa ditutupi oleh opini politik apapun,” tegas Ahmad Ali, di Palu, Selasa 23 Juli 2024.
Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa meskipun pupuk tersedia, harganya kerap mahal karena berbagai alasan, mulai dari tata niaga yang panjang hingga dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
“Kalaupun ada pupuk tersedia, tetapi harganya sudah mahal. Alasannya bermacam-macam. Rumit sekali,” ujarnya.
Ia menambahkan, berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi dikhawatirkan akan menyulut gejolak di kalangan petani, yang harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal. Petani penyewa lahan, terutama, akan paling tertekan karena biaya produksi yang semakin tinggi.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah petani di Sulteng mencapai 457.605 orang, dengan 123.014 di antaranya adalah petani milenial berusia 19 hingga 39 tahun. Selain itu, sebanyak 49.536 petani di Sulteng tergolong miskin ekstrem.
Menurut Ahmad Ali, Sulteng memiliki potensi besar untuk menjadi penyangga pangan nasional, mengingat luas lahan pertanian yang mencapai sekitar 400 ribu hektar.
Politisi Partai NasDem itu berharap, alokasi pupuk bersubsidi dapat ditingkatkan atau setidaknya sama dengan tahun sebelumnya.
“Salah satu masalahnya adalah subsidi diberikan berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan volume pupuk yang dihitung sesuai dengan kebutuhan petani. Di sisi lain, biaya produksi pupuk amat bergantung pada harga gas dan nilai kurs rupiah,” jelasnya. *
YAMIN
