PALU, CS – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Yus Mangun, menyoroti sejumlah kekurangan dalam Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Provinsi Sulteng Tahun 2025–2029.
Salah satu hal utama yang disorot adalah belum masuknya secara komprehensif isu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan volume ekspor daerah, yang dianggap krusial dalam mewujudkan visi-misi Gubernur Sulteng.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Pansus RPJMD DPRD Sulteng bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu (15/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Cristina Sandra Tubondo, memaparkan konsep Ranwal RPJPD 2025–2029.
Menurut Yus Mangun, visi misi gubernur yang dikenal dengan “9 BERANI” tidak akan tercapai jika pengembangan SDM, khususnya aparatur pemerintah, tidak menjadi prioritas.
Ia mencontohkan, jargon “BERANI Sehat” akan sulit diwujudkan tanpa tenaga medis yang memadai.
“Dokter spesialis sangat terbatas, fasilitas juga kurang. Bahkan kita belum punya doktor tambang atau ahli hukum laut, padahal kekayaan tambang dan laut kita sangat besar,” ujar politisi Golkar itu.
Yus juga menekankan perlunya dukungan infrastruktur agar para profesional yang telah dididik dengan biaya tinggi merasa dihargai.
“Kalau ada dokter ahli, siapkan rumah dan fasilitas pendukung. Kalau tidak, mereka akan memilih tempat lain,” tegasnya.
Tak hanya itu, Yus turut menyoroti lemahnya nilai ekspor daerah. Ia mengkritik komoditas unggulan yang hanya berputar di dalam daerah tanpa mendorong pasar ekspor.
“Bagaimana bisa maju kalau komoditas kita hanya ‘taputar-putar di Talise,” ujarnya.
Sorotan lain juga datang dari sejumlah anggota Pansus lainnya, termasuk Zalzulmida A Djanggola, Suardi, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Ronald Gulla, dan I Nyoman Slamet.
Politisi PKS, Wiwik secara khusus menyoroti bahwa dari sembilan program “BERANI”, setidaknya tiga harus menjadi focus, BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Sejahtera.
Yus Mangun menambahkan, peningkatan infrastruktur seperti jalan usaha tani juga masih terhambat aturan yang ketat. Ia menyinggung perlunya diskresi dari BPK RI agar DPRD dapat berkontribusi lebih melalui pokok-pokok pikiran (Pokir).
“BERANI Panen Raya sulit terwujud kalau regulasi seperti ini masih diberlakukan,” katanya.
Rapat diakhiri dengan tanggapan dari Kepala Bappeda Sulteng yang menanggapi seluruh masukan dari anggota Pansus.
Hadir dalam rapat tersebut Sekprov Sulteng, Novalina, Asisten II Bidang Pembangunan, serta perwakilan dari BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, dan Biro Hukum Pemprov Sulteng.
Editor : Yamin
