PALU, CS – Wakil Ketua (Waket) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Syarifudin Hafid, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan penataan ruang sebagai panglima pembangunan.
Hal ini ia sampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar, di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, Kamis (10/7/2025).
Forum strategis tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Aris Mardani, para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota.
Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng memegang peran penting dalam mendorong sinergi lintas wilayah dan antarlevel pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan berbasis tata ruang.
“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Terlebih karena tata ruang yang tidak disiplin bisa menimbulkan konflik, kerusakan lingkungan, bahkan memperparah ketimpangan antarwilayah,” ujar Syarifudin Hafid.
Ia menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap daerah, termasuk dukungan kebijakan dan anggaran oleh DPRD.
Menurutnya, RDTR merupakan syarat utama masuknya investasi yang sehat dan sesuai zonasi.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2025–2029, termasuk mengawal alokasi anggaran dan pengawasan implementasi RDTR di lapangan,” tambah politisi Partai Demokrat itu.
Syarifudin juga mengapresiasi pesan Menko AHY yang menekankan pentingnya tata ruang sebagai kompas pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak merugikan masyarakat kecil dan lingkungan.
“Pembangunan harus menjamin keseimbangan antara investasi, lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat. DPRD tentu berdiri di posisi yang sama,” pungkasnya.
Ia berharap forum ini melahirkan komitmen nyata dari seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Editor : Yamin
