PALU, CS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pembentukan Forum Tokoh Agama untuk Pengurangan Risiko Bencana (FTA-PRB) yang digagas Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulteng.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Drs. Awaludin, M.M., saat membuka Musyawarah FTA-PRB di Hotel Jazz, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator YRII Area Sulteng, Fahmi Rahmatna, Sekretaris FKUB Sulteng, Dr. H. Muh. Munif A. Godal, M.A., perwakilan Kanwil Kemenag, BPBD, serta tokoh agama lintas iman.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., yang dibacakan Awaludin, disampaikan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Menurutnya, tokoh agama memiliki pengaruh sosial yang signifikan, terutama dalam penyebaran informasi dan pembentukan perilaku umat.
Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil kajian YRII yang menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat bergerak menuju rumah ibadah saat terjadi bencana.
Dengan demikian, keberadaan FTA-PRB diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi lintas iman untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas.
“Pengurangan risiko bencana bukan hanya urusan pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masjid, gereja, pura, dan seluruh komunitas umat beragama,” ujar Awaludin membacakan pesan gubernur.
Pembentukan FTA-PRB merupakan tindak lanjut dari program Deepening Role of Faith Leaders and Religious Places in Disaster Risk Management (DROFLERD) yang telah dijalankan YRII sejak 2023.
Program tersebut mencatat sejumlah capaian, antara lain pendampingan pada tiga rumah ibadah percontohan, Masjid Jami Al-Hidayah di Besusu Barat, Pura Agung Wana Kerta Jagadnatha di Talise, serta GPID Patmos Jono Oge di Sidera.
Selain itu, YRII juga telah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas tokoh agama sebagai trainer penanggulangan bencana, yang diikuti 30 tokoh agama dari Palu, Sigi, dan Poso dengan mengacu pada standar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Yamin
